Bondowoso , Obor Rakyat – Penunjukkan dr. Lukman Hakim sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bondowoso, menjadi turut menuai perhatian anggota DPRD setempat.
Seperti ketua komisi I DPRD Bondowoso, Tohari meminta penunjukkan Plt Kepala Dinkes harus prosedural dan sesuai aturan.
“Jangan sampai memberikan jabatan dengan cara asal penunjukan saja,” ujarnya, Selasa (11/07/2023).
Baru seminggu Direktur RSUD dr. Koesnadi Bondowoso, dr. Yus Prayatna ditunjuk sebagai Plt kepala Dinkes, kok tiba-tiba diganti dr. Lukman Hakim sebagai Plt kepala Dinkes.
“Di aturan sudah jelas, penunjukkan Plt kepala dinas itu, tidak lain adalah sekretaris di dinas setempat. Tidak masalah menunjuk ASN dari instansi lain, tapi dari seorang kepala dinas atau pejabat eselon II,” kata Tohari dari politisi PKB itu.
Kami yakin dengan seperti ini, yang jadi korban adalah masyarakat yang diawali dari banyaknya staf Dinkes yang bingung dengan adanya pekerjaan yang bersifat administrasi tersia-siakan.
“Menata birokrasi kok terkesan semaunya dan tergantung selera yang bisa berubah setiap saat,” jelasnya.
Lebih lanjut dia, menyebutkan, yang punya kebijakan ini Bupati apa BKPSDM (Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kepegawaian) yang semaunya.
Perlu diingat, Dinkes ini adalah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) butuh pengelolaan yang tidak biasa-biasa.
“Kami heran, OPD besar dan bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar dipimpin seorang Plt cukup lama. Sementara Staf Ahli dan Asisten malah diisi definitif,” sebutnya.
Seraya menambahkan, kami sangat bingung melihat dan merasakan perjalanan pemerintahan ini.
“Kalau begini terus, apa tidak bahaya tha?,” tandasnya.
Untuk diketahui, dr. Lukman Hakim seorang Wadir RSUD dr
Koesnadi Bondowoso yang merupakan pejabat eselon IIIA.(Red)