
Surabaya, Obor Rakyat – Forum Komite Banyuwangi audensi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Kamis (7/9/2023).
Pertemuan dibuka oleh Misnadi selaku ketua Forum Komite Banyuwangi yang dalam sambutannya, mengatakan audensi ini untuk prihal Historis dan eksistensi forum komite yang diinisiasi oleh saudara Istu H, serta pendirian perkumpulan forum Komite SMA dan Kejuruan sehingga berbadan hukum.
Sementara Mujiono, menyampaikan, tentang pentingnya penyempurnaan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Baca juga : Polda Jatim Jadikan Kampung Tangguh Bebas Narkoba Sebagai Role Model Cegah Penyalahgunaan Narkoba
Kemudian, Suyoto Mahmud Sholeh, menanyakan tentang mekanisme pengadaan seragam sekolah bagi siswa yang menimbulkan pro kontra bagi orang tua murid dan perlu didanai dari APBD tingkat 1.
Selanjutnya, Subur, menyampaikan, kendala implementasi Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 di berbagai sekolah yang selalu muncul kepermukaan di saat awal tahun ajaran baru.
Masukkan yang terakhir disampaikan oleh Nanang, tentang keberadaan sekolah unggulan di SMA Negeri Genteng 1, yang over kapasitas/pagu.
Masih Nanang, saat berlangsung PPDB akibat adanya alih status SMA Negeri 2 Genteng menjadi Sekolah Taruna Bhayangkara.
Kemudian, SMK Negeri Kalipuro terkait langkanya guru Prodi Teknika dan Prodi Nautika, perlu penyempurnaan regulasi untuk pengusulan bantuan sarana dan prasarana (sarpras).
Demikian pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh pengurus Forum Komite Sekolah Banyuwangi saat audiensi berlangsung mendapat tanggapan dari kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paiwai.
Usulan pokok-pokok pikiran, yang disampaikan oleh pengurus Forum Komite Sekolah Banyuwangi, pihaknya akan mengupayakan untuk mengajak lembaga komite SMA maupun SMK yang ada di wilayah provinsi Jawa Timur.
“Artinya untuk ‘Belajar’ kepada Forum Komite Sekolah Banyuwangi,” ujar kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur itu.
Forum Komite Sekolah Kabupaten Banyuwangi, menyampaikan organisasinya yang telah berbadan hukum dan memberikan manfaat didalam membangun kualitas dunia pendidikan di Kabupaten Banyuwangi.

Menurutnya, peran penting forum Komite memberikan dampak yang positif didalam penguatan kualitas pendidikan di Kabupaten Banyuwangi yang bersinergi dengan sekolah termasuk memberikan masukan dan saran didalam penyelenggaraan pendidikan.
“Agar dapat memberikan ketenangan dan kelancaran proses jalannya kegiatan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi,” katanya.
Terkait sistem PPDB yang diberlakukan pada saat ini merupakan regulasi Pemerintah Pusat.
Sementara untuk usulan tentang pengadaan seragam bagi siswa baru yang dimintakan melalui anggaran APBD Tingkat 1, memerlukan dana yang cukup besar.
“Di samping memberikan seragam siswa kepada keluarga mampu itu kurang mendidik, lebih baik dana tersebut dialihkan untuk perbaikan sarpras,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan, bahwa pihaknya akan tinjau lapangan terkait masalah yang terjadi di SMA Negeri 1 Genteng dan SMK Negeri Kalipuro.
Untuk diketahui, acara tersebut juga dihadiri Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Mimin, Kabid SMA, Etik, dan Kabid SMK, Kurniawan. (kas)