Banyuwangi, Obor Rakyat – Masyarakat Banyuwangi tentu masih ingat dengan pelantikan Kepala Desa (Kades) pada 15 Desember 2023 yang lalu.
Sebanyak 51 Kades yang telah di lantik oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani di pendopo Sabha Swagata Blambangan.
Seiring berjalannya waktu, tentu kinerja para Kades yang baru ini akan selalu di sorot oleh masyarakat dalam 100 hari tugasnya sebagai pemangku desa.
Tak terkecuali seperti yang terjadi di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Banyuwangi ini aroma tumpang tindih pro dan kontra kebijakan di alami Wastono selaku Kades yang baru.
Baca juga: Hadir Dalam Upacara Gelar Pasukan di Jember, Pj Gubernur Jatim Sampaikan Pesan dari Mendagri
Hal ini di tengarai akibat dari pemberhentian Jogotirto (Penjaga Air Pertanian), Dinowo (Pembantu Kepala Dusun) dan sejumlah RT/RW di Desa Sumbersewu yang di lakukan Kadesanya.
Kejadian tersebut secara cepat meluas memicu isu hangat di tengah masyarakat.
Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang, Obor Rakyat mencoba menggali dan menelusuri pihak terkait dalam permasalahan ini untuk di sajikan kembali kepada publik.
Mahfudi salah seorang Jogotirto yang di berhentikan Kades saat berhasil dikonfirmasi mengaku tidak tau sama sekali karena apa dipecatnya.
“Jadi saya bingung, kesalahan letaknya di mana. Perkiraan dalam pikiran saya mungkin di karenakan waktu Pilkades kemarin, karena tidak memilih Kades yang baru ini, tiba-tiba saja saya di kasih surat yang intinya mulai saat itu pemberhentian kinerja saya sebagai Jogotirto,” ujarnya, Jumat (8/3/2024) di kediamannya.
Akhirnya saya memutuskan untuk menghubungi pak Kades Wastono melalui telepon selulernya. Saya haturkan permohonan maaf sambil menanyakan hal tersebut. Sebab banyak petani masih membutuhkan saya.
Sementara jawaban pak Kades sebetulnya melepas saya agak keberatan. Maka mendapatkan jawaban seperti itu saya bertanya kembali. Kalau pak Kades keberatan kenapa di laksanakan?. Beliaunya menjawab lagi.
“Begini pak Mahfud, itu sudah keputusan hasil rapat,” tutur Mahfud sembari menirukan ucapan Kades Wastono.
Anehnya, rapatnya saya tidak tau. Karena jengkel surat itu langsung saya sobek-sobek Perlu diketahui, saya menjadi Jogotirto ini sudah pergantian empat Kades, dan tidak pernah mengalami hal seperti ini.
“Maksud saya janganlah memberi penghormatan atas kinerja saya selama ini dengan surat seperti itu saja. Setidaknya di panggil dulu ke kantor desa atau bagaimana gitu. Sehingga saya lega merasa di hargai,” katanya.
Jogotirto, lanjut Mahfud, yang di pecat tidak hanya saya saja, termasuk mbah Tugi yang diganti Jamal.
“Sementara saya di ganti Jayus,” ungkapnya.
Di tempat terpisah, Faisol yang disebut-sebut telah dipecat dari Dinowo, menjelaskan, bahwa dirinya tidak tau masalahnya, kemudian tiba-tiba di berhentikan oleh Kades Wastono, setelah beberapa hari di lanti.
Menurutnya, pemberhentian itu ada kaitannya dengan pengangkatan dirinya yang di lakukan oleh pak Arisman Kades Sumbersewu sebelumnya.
“Yang membuat jengkel, saya itu karena tidak tau permasalahannya, kemudian di berhentikan. Tapi dengan kejadian ini saya sudah enggan untuk bekerja lagi seandainya di tarik kembali oleh Kades Wastono Inu sudah terlanjur malu, ibarat makan nasi yang panas,” jelas Faisol dengan wajah kesal.
Sementara itu, Kades Wastono saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, menyebutkan, isu pemberhentian Jogotirto itu betul adanya dan sudah sesuai prosedural dengan di tandatangani para petani serta laporan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sekaligus pendamping Desa.
“Artinya, kami sudah sesuai mekanisme Perbub,” bebernya.
Terkait Dinowo itu begini, lanjut Kades, karena dulu Dinowo itu kan tidak ada dalam struktur perangkat desa, melainkan adat desa.
“Jadi yang mengangkat dan memberhentikan itu memang wewenang Kepala Desa,” tegas Wastono.
Perlu di ketahui juga, sebelumnya 3 orang dinowo beserta 13 orang RT maupun RW di berhentikan oleh pak Arisman selaku Kades lama. Kebetulan mereka merupakan orang-orang saya yang di berhentikan tanpa sebab. Kurang lebih sebulan sebelum Pilkades. Setelah itu terjadi pengangkatan Dinowo termasuk RT dan RW.
Kemudian setelah saya menjadi Kades sumbersewu yang baru, maka saya bertujuan mengembalikan marwah harga diri mereka yang di berhentikan tanpa sebab.Itulah salah satu janji saya.
“Saya tidak akan menggarai kalau tidak di garai lebih dulu. Saya juga mengerti orang di pecat itu rasanya tidak enak,” ulasnya.
Ia juga menegaskan, terkait pemberhentian Jogotirto itu murni karena batas usia. Mereka sudah umur 63 dan 73.
Selain itu saya juga cek di lapangan, bahwa mereka sudah tidak bisa bekerja maksimal. Mohon maaf, saya dalam melangkah tidak asal-asalan, apalagi sebelum jadi Kades saya dari TNI maka saya juga takut ada masalah di kemudian hari.
“Saya sudah omong-omongan dengan wakil BPD atas usulan masyarakat dan petani tentang Ka sub blok atau Jogotirto hendaknya di ganti dengan tenaga yang relatif lebih kuat dan muda. Sehingga masih giat bekerja,” sebutnya.
Ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan sentimen pribadi. Kalau saya sentimen karena Pilkades tempo hari maka mungkin saya sudah ada niat untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak memilih saya.
Tapi hal itu tidak sama sekali dilakukan karena saya hanya ingin membangun Desa Sumbersewu. Saya ingin membuktikan bahwa TNI tidak sejahat itu dan mampu mengayomi masyarakat.
“Saya juga berencana untuk Jogotirto yang sudah sepuh ini akan di berikan semacam penghargaan dari Pemerintah Desa pada momen yang tepat, karena sejatinya saya ingin merangkul semua masyarakat Sumbersewu. Informasi yang saya sampaikan ini apa adanya tidak ada tedeng aling-aling,” imbuhnya.
Permasalahan di Desa Sumbersewu ini mendapat sorotan dari Harun, anggota LSM Suara Bangsa.
“Saya sebagai anggota LSM Suara Bangsa, sangat menyayangkan dengan sepak terjang Pak Wastono sebagai Kades Sumbersewu yang banyak memecat orang-orang yang telah berjuang untuk desa,” cetusnya .
Seraya menambahkan, mestinya setelah memenangkan Pilkades, pak Wastono tidak membedakan satu dan lainnya hanya karena pilihan.
Ini kan terkesan arogan. Apalagi terkait pemecatan Jogotirto itu setahu saya bukan kewenangan Kades untuk memberhentikannya. Tapi kewenangan masyarakat petani.
“Kalau petani masih senang pada Jogotirto nya maka sangat tidak layak bagi Kades memecat, apalagi di sinyalir hanya karena beda pilihan waktu Pilkades,” pungkas Harun. (kas/far)