Jakarta, Obor Rakyat – Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Perubahan Paluta menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu (3/72024).
Massa menuntut agar KPK segera mengusut tuntas dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Lawas Utara, Sumatera Utara.
Massa yang berdemo mengungkapkan, bahwa saat ini terdapat 4 isu darurat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di Padang Lawas Utara.
“Empat isu darurat tersebut, pertama adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berjama’ah terorganisir dan masif yang dilakukan oleh pejabat yang ada di lingkungan Pemkab Padang Lawas Utara, Pejabat (Pj) Bupati dan Bupati sebelumnya, camat serta Kepala Desa,” tegas dalam orasinya.
Baca juga: Rayakan Hari Bhayangkara ke-78, Polres metro Jakarta Utara Gelar Tasyakuran
Darurat pelayan masyarakat akibat banyaknya pejabat yang tersangkut kasus dan dilaporkan ke aparat penegak hukum (APH).
“Sampai ada kantor desa tutup selama satu tahun, tidak ada pelayanan, karena tidak ada perangkat desanya,” ungkapnya.
Dugaan korupsi Dana Desa (DD) sebesar Rp 127 miliar yang diperoleh dari setoran wajib setiap desa. Peristiwa ini dikarenakan banyaknya permasalahan di Padang Lawas Utara.
“Kami meminta kepada KPK memeriksa dan menetapkan mantan bupati Padang Lawas Utara periode 2018 -2023 sebagai tersangka dan dilakukan penahanan,” katanya.
Kedua, memeriksa dan menetapkan Pj Bupati Padang Lawas Utara, kemudian untuk dilakukan penahanan.
“Kami juga meminta pejabat pejabat lainnya juga dilakukan pemeriksaan,” ringkasnya. (wh/red)