Banyuwangi, Obor Rakyat – Ratusan aktivis yang tergabung dalam Pemerhati Pendidikan Anak Bangsa (PPAB), kembali menggelar aksi demo di kantor Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Jawa Timur di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Kamis (18/7/2024).
Aksi tersebut dilakukan kebali masih berkaitan dengan 5 (lima) tuntutan sebelumnya, mereka meminta agar Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdindik) bertanggung jawab atas keberlangsungan sekitar 15 ribu anak bangsa, baik dari SMP maupun MTs di Banyuwangi yang terancam tidak bisa menempuh pendidikan ke jenjang SMA atau SMK Negeri.
Pantauan di lokasi, selain orasi, aksi massa tampak membentang spanduk bertuliskan berbagai tuntutan, diantaranya;
Keterbukaan pagu awal hingga akhir, karena dianggap hak Masyarakat untuk mengetahui.
Baca juga: Menteri PUPR Optimistis Banyuwangi Tambah Maju dengan 2 Infrastruktur
Bersedia mencopot jabatan Kacabdindik karena gagal dalam mengemban tugasnya.
Menghentikan pengondisian pembelian seragam dari pengusaha luar Banyuwangi.
Memutasi Kepala Sekolah (Kepsek) yang terindikasi menjadi Kaki tangan Kacabdindik.
Agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun pusat segera mengupayakan berdirinya sekolah baru di Kabat, Licin, dan Blimbingsari atau wilayah Kecamatan yang belum ada SMA/SMK Negeri.
Awalnya, aksi massa ini berjalan normal berorasi yang menyuarakan isi tuntutan dengan tertib. Namun, situasi berubah ketika diketahui bahwa Kacabdindik Pemprov Jatim wilayah Banyuwangi masih saja enggan untuk memenuhi koordinator aksi, yakni Suyoto Mahfud Sholeh dan Ahmad Munir, sehingga memetik kegeraman pengunjuk rasa.
Suyoto Mahfud Sholeh menyebutkan, kita datang ke sini dengan niatan baik. Seandainya sejak awal saudara Jaenuri selaku Kacabdindik mau duduk bersama untuk bermusyawarah atau diskusi mencari solusi yang tepat bagi pendidikan anak bangsa di Banyuwangi, maka demonstrasi yang berulang ini tak perlu terjadi.
“Kenyataannya dia kurang responsif, sehingga memunculkan spekulasi yang macam-macam, seperti halnya arogan, kurang transparan dan kurang komunikatif,” ujar Suyoto sapaan lekatnya.
Kalau dia alergi, lanjut Suyoto, terhadap pemerhati pendidikan anak bangsa di Bumi Blambangan atau LSM dan Media ya monggo silakan hengkang dari Banyuwangi.
“Kami pun tidak keberatan jika dia tinggalkan Banyuwangi. Masih banyak kok orang yang peduli dengan pendidikan di Banyuwangi,” tegasnya.
Kita juga mendengar adanya pengondisian seragam berbentuk paketan yang didatangkan dari luar daerah Banyuwangi.
“Terus bagaimana jika ada anak yang kurang mampu tidak bisa membeli paketan seragam tersebut. Ini kan memberatkan Masyarakat. Apa harus putus sekolah?,” tanyanya.
Suyoto yang merupakan pimpinan LSM Suara Bangsa di Banyuwangi juga mengatakan, bahwa permasalahannya sama saja mematikan pengusaha lokal. Kenapa sih harus beli seragam dari luar daerah?. Sekali lagi, kedatangan kita ke sini ingin tau jawaban Kacabdindik terkait itu. Bahkan ada dugaan ada intervensi ke guru-guru jika tidak bisa mengkondisikan pembelian seragam, maka akan dipindah tugaskan.
“Ini sudah jelas telah menyalahi aturan jika terkonfirmasi benar,” katanya
Tak hanya itu, Suyoto kembali berseloroh, jikalau satu Minggu tidak ada jawaban dari Kacabdindik makan akan ada demo penyegelan kantor Cabdindik di Banyuwangi.
“Karena kami menganggap tidak ada gunanya kantor ini yang belum peka terhadap aspirasi Masyarakat,” imbuhnya.
Setelah aksi di depan kantor Cabdindik, ratusan massa tersebut berlanjut menuju ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi untuk melayangkan surat lanjutan hearing.
Penyerahan surat itu diterima di kantor Sekretariat DPRD Banyuwangi.
Kepada sejumlah wartawan, Ahmad Munir mengungkapkan, kedatangan kami disini menindaklanjuti kegiatan aksi PPAB agar DPRD bisa mengundang kehadiran Kacabdindik Provinsi Jatim, dan seluruh Kepsek SMA, SMK Negeri serta komite sekolah se-kabupaten Banyuwangi.
Menurutnya, hal tersebut bertujuan untuk saling dengar pendapat terkait permasalahan gonjang ganjing yang terjadi di dunia pendidikan tahun 2024.
“Di hearing nanti kita ingin mengklarifikasi sehingga ditemukan solusi,” ungkapnya.
Yang jelas, efek kebijakan menurut kami kurang transparan. Apalagi ada potensi 15 ribu anak bangsa tidak tercover oleh sekolahan negeri.
Maka kami sebagai pemerhati pendidikan anak bangsa khususnya di Banyuwangi tidak akan bisa diam.
“Bagi kami jeritan anak bangsa yang ingin menempuh pendidikan yang lebih baik harus di suarakan,”terang Munir.
Kami berharap kepada Masyarakat terkait anak-anaknya yang tidak bisa masuk sekolah atau terancam putus sekolah, mari bersama-sama berjuang untuk melakukan pengaduan ke posko PPAB.
“Bisa juga langsung telpon ke nomor 0812-1678-3346,” harapnya.
Seraya menambahkan, kami sudah dua kali melakukan gerakan aksi, akan tetapi tak ada respon dari Jaenuri selaku Kacabdindik Provinsi.
“Kami tidak putus asa dan akan terus bergerak sampai Jaenuri mau memikirkan nasib anak bangsa yang ada di Banyuwangi,” pungkas Munir. (kas)
Baca juga: Sambutan Hangat Kades di Banyuwangi Untuk KKN UIN KHAS Jember