Serta Penyampaian RKPDes 2025 dan DU RKPDes 2026
Banyuwangi, Obor Rakyat – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) adalah forum yang di laksanakan setiap tahun dengan melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder) desa guna berembug bersama menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP),tahun anggaran yang direncanakan.
Musrenbangdes dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)Desa. Setiap Desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa.
Musrenbang adalah program perencanaan yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya.
Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara menggali potensi dan sumber-sumber pembangunan di desa tersebut.
Baca juga: Jelang Diesnatalis Ke-40, SMA Negeri 1 Rogojampi Banyuwangi, Aneka Kegiatan Dipersiapkan
terkait mempersiapkan Kegiatan Musrenbang Desa dalam rangka penyampaian rancangan RKPDES 2025 (APBDes) dan Penyusunan Daftar Usulan (DU) RKPDes 2026 (APBD).
Pemerintah Desa Bulusari, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi juga melaksanakan Musrenbangdes yang berlangsung di pendopo desa setempat, Kamis (21/11/2024).
Rangkaian kegiatan acara di mulai sekitar pukul.13.00 WIB.dengan dihadiri oleh segenap jajaran Pemerintahan Desa Bulusari, mulai Kepala Desa (Kades), RT/RW, BPD, lembaga desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, Pendamping Desa, PKK, Gapoktan, Babinsa, dan Babinkamtibmas.
Dengan mencermati program-program yang ada RPJMDes dan melalui prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan bersama,akhirnya disepakati program-program yang menjadi prioritas di antaranya terkait dengan Pendidikan, Kesehatan,Pertanian, infrastruktur dan Gabungan, termasuk di dalamnya terdapat Pelayanan Publik, olahraga,kesenian dan lainnya.
Dalam sambutannya, Kades Bulusari Muchlis, menjelaskan, tujuan musrenbangdes ini adalah untuk memutuskan usulan-usulan masyarakat yang akan di danai dari APBD Banyuwangi.
“Maka dengan musyawarah ini nantinya akan ada prioritas-prioritas usulan yang akan di bawa pada Musrenbang Kecamatan dan akan di lanjutkan ke tingkat Kabupaten,” ujarnya.
lebih lanjut Muchlis mengatakan, salah satu kegiatan yang menjadi problem di Desa Bulusari ini adalah ketidak seimbangan pembangunan jalan bagi masyarakat petani yang tempatnya berada di pelosok. Contohnya, jalan yang menuju ke kampung Palpakis, hingga saat ini mengalami kerusakan yang parah
“Sehingga warga sekitar kampung Palpakis dengan jumlah sekitar 38 KK harus berputar lebih jauh memilih akses jalan yang lebih bagus,” kata orang nomor satu di Desa Bulusari itu.
Disisi lain, Muchlis juga mengharapkan agar semua komponen mau bekerjasama.
Menurutnya, setiap tahun pihaknya berupaya menganggarkan dari sumber APBDes dan untuk infrastruktur jalan Desa.
“Tapi faktanya dari segi sarana dan prasarana masih belum cukup meskipun kami sudah berusaha menjalankan sesuai visi misi RPJMDes,” ungkapnya.
Harapan kami, Presiden yang baru ini memberikan himbauan agar perusahaan-perusahan yang ada di Desa ikut serta mengeluarkan Corporate Social Responsibility (CSR) kontribusi bantuan berupa barang agar pembangunan infrastruktur jalan cepat terselesaikan.
“Sementara penggunaan Dana Desa di utamakan dalam pelaksanaannya melalui swakelola,” pungkasnya. (kas/far)
Baca juga: Presiden Prabowo Bentuk Tim Super, Awasi Anggaran dari Pusat hingga Daerah