Jakarta, Obor Rakyat – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Gedung DPR RI, Jakarta.
Rapat ini membahas sejumlah agenda strategis dalam pengelolaan anggaran negara dan arah pembangunan nasional ke depan.
Dalam rapat yang berlangsung dinamis tersebut, terdapat tiga agenda utama yang menjadi fokus pembahasan, yaitu realisasi program pembangunan infrastruktur semester pertama 2025, evaluasi penyerapan anggaran, serta penyusunan arah kebijakan anggaran tahun 2026.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus dalam pengantarnya menekankan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif demi memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan optimal, efisien, dan tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBN digunakan secara efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat konektivitas antarwilayah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Lasarus.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam paparannya menyampaikan capaian pembangunan yang telah direalisasikan selama semester pertama tahun 2025.
Ia juga mengungkapkan, progres sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN), tantangan teknis di lapangan, serta rencana akselerasi pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah, khususnya daerah tertinggal.
Sejumlah anggota Komisi V turut menyampaikan masukan kritis terkait rencana anggaran tahun 2026. Fokus utama tertuju pada efisiensi penggunaan anggaran, keberlanjutan proyek yang telah berjalan, serta percepatan pembangunan wilayah tertinggal dan terdepan.
Rapat ini menjadi bagian dari tahapan krusial dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Selain itu, forum ini juga berfungsi sebagai wadah akuntabilitas publik dan penguatan peran pengawasan DPR terhadap implementasi kebijakan anggaran pembangunan nasional. (*)