Jakarta, Obor Rakyat – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Hukum Labuhan Batu Jakarta (PMHLJ) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Aksi bertajuk “Aksi Ronde 2” ini menuntut KPK segera menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Labuhan Batu berinisial AJP.
Dalam orasinya, Koordinator Lapangan PMHLJ, Ari Hasubuan, menegaskan bahwa aksi ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi sebelumnya yang telah digelar pada 4 Juli 2025.
“Setelah aksi pertama yang mendapat perhatian luas, kami kembali turun ke jalan untuk menuntut KPK segera bertindak. Dugaan pungli dan rangkap jabatan oleh AJP harus diusut tuntas karena merusak kepercayaan masyarakat,” kata Ari Hasubuan di sela aksi.
Mahasiswa mendesak agar KPK memproses hukum AJP dan pihak lain yang terlibat dugaan praktik pungutan liar (pungli) terhadap sejumlah kepala desa di Labuhan Batu. Mereka juga menyoroti dugaan rangkap jabatan yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Menurut PMHLJ, kasus ini bukan hanya soal dugaan korupsi semata, melainkan menyangkut integritas sistem pemerintahan desa. Mereka mengingatkan bahwa ketidakadilan dalam penanganan kasus seperti ini dapat memperburuk praktik korupsi di daerah.
“Kami mendesak KPK tidak tebang pilih dan menegakkan hukum dengan adil. Keberlanjutan kasus ini sangat penting bagi masa depan pemerintahan desa di Labuhan Batu,” tegas Ari.
Aksi yang berlangsung damai ini diwarnai dengan spanduk dan poster bertuliskan “Usut Tuntas AJP”, “PMHLJ Bergerak”, dan “Law Against Corruption”. Mahasiswa juga menyerukan komitmen untuk terus mengawal kasus hingga tuntas.
Ari menambahkan, PMHLJ tidak akan berhenti menggelar aksi serupa hingga KPK menunjukkan langkah konkret dalam menindaklanjuti laporan dan tuntutan mereka.
“Ini bukan sekadar aksi jalanan, tetapi bentuk nyata komitmen kami dalam menjaga pemerintahan yang bersih dari korupsi. Kami ingin pemimpin yang bersih dan bertanggung jawab,” ujar Ari menutup orasinya.
Aksi ini turut mendapatkan dukungan dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat sipil yang juga mendesak KPK untuk bertindak tegas. PMHLJ memastikan akan terus mengawal proses hukum dan memastikan integritas pemerintahan desa tetap terjaga. (*)