Simalungun, Obor Rakyat – Komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani semakin menguat di Kabupaten Simalungun. Ketua Pengadilan Negeri (PN) Simalungun, Erika Sari Emsah Ginting, secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Polres Simalungun dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua PN Simalungun saat menghadiri kegiatan di Pematang Raya, Minggu malam (20/7/2025).
“Kami memberikan dukungan sepenuhnya terhadap Polres Simalungun Polda Sumatera Utara yang membangun Zona Integritas predikat Wilayah Bebas dari Korupsi. Ini adalah langkah yang sangat tepat dalam memperkuat sistem penegakan hukum yang bersih dan profesional,” tegas Erika.
Pernyataan Ketua PN ini menjadi sinyal kuat atas terbangunnya sinergi lintas institusi penegak hukum dalam menciptakan ekosistem pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Kabag Ren Polres Simalungun, AKP Tugono dalam kesempatan terpisah menegaskan bahwa pencapaian WBK merupakan tahap awal dalam meraih predikat lebih tinggi, yaitu WBBM.
“Polri untuk masyarakat melalui dukungan seluruh lapisan masyarakat dan stakeholder. WBK adalah pijakan utama menuju WBBM—predikat yang diberikan kepada instansi yang telah menjalankan reformasi birokrasi secara konsisten dan berhasil,” jelas AKP Tugono, Minggu malam (20/7/2025).
Lebih jauh ia menyebut, program Zona Integritas bukan hanya agenda internal kepolisian, melainkan gerakan kolektif seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga peradilan dan masyarakat sipil.
Polres Simalungun terus menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui pendekatan preventif dan represif. Stabilitas keamanan dianggap menjadi syarat penting dalam membangun sistem birokrasi yang bersih dan transparan.
Langkah konkret yang ditempuh dalam program ini antara lain:
- Peningkatan transparansi dalam pelayanan publik
- Penguatan sistem pengawasan internal,
- Pemberdayaan masyarakat dalam mengawasi kinerja lembaga penegak hukum
Dukungan dari Ketua PN Simalungun disambut baik oleh berbagai kalangan. Antusiasme masyarakat terhadap sinergi lembaga penegak hukum ini dianggap sebagai angin segar bagi reformasi birokrasi di daerah.
Warga berharap bahwa kolaborasi strategis antara Polres dan Pengadilan Negeri dapat menghadirkan keadilan yang lebih merata dan pelayanan publik yang lebih profesional.
Dengan dukungan penuh dari lembaga peradilan dan komitmen kuat Polres Simalungun, pembangunan Zona Integritas bukan sekadar slogan, tetapi gerakan nyata menuju pemerintahan bersih dan melayani.
Semangat kolaboratif ini diharapkan menjadi pondasi kuat untuk mewujudkan Kabupaten Simalungun sebagai wilayah bebas korupsi yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan integritas, demi kesejahteraan masyarakat dan generasi mendatang. (*)