Surabaya, Obor Rakyat – Dampak dari terbatasnya jumlah Kapal Motor Penumpang (KMP) yang beroperasi di lintasan Selat Bali membuat arus lalu lintas menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, dan sebaliknya menuju Surabaya lumpuh total.
Antrean kendaraan mengular hingga ke jalur nasional Situbondo–Banyuwangi, menyebabkan kemacetan panjang selama berjam-jam.
Kondisi ini terjadi setelah insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya beberapa hari lalu. Sejak peristiwa tersebut, PT ASDP Indonesia Ferry melakukan asesmen ketat terhadap seluruh armada penyeberangan di lintas Ketapang–Gilimanuk, yang berdampak pada berkurangnya jumlah kapal yang dioperasikan.
Merespons kondisi darurat tersebut, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Timur langsung mengerahkan personel untuk mengamankan dan mengurai kepadatan arus kendaraan.
“Karena keterlambatan penyeberangan, antrean cukup panjang. Kami fokuskan penguraian arus lalu lintas khususnya kendaraan arah Banyuwangi yang berhenti di bahu jalan Raya Situbondo,” ujar Dirlantas Polda Jatim, Kombes Pol Iwan Saktiadi, Kamis (31/7/2025).
Untuk mengatasi kemacetan, Ditlantas Polda Jatim menurunkan personel tambahan dari jajaran Patroli Jalan Raya (PJR), Satlantas Polresta Banyuwangi, dan Polres Situbondo. Selain itu, pengamanan juga melibatkan unsur Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi.
“Kami hadir tidak hanya untuk mengurai kemacetan, tetapi juga memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tengah dalam perjalanan menuju Bali,” tambah Kombes Iwan.
Sebagai langkah antisipatif terhadap potensi kecelakaan lalu lintas akibat antrean di bahu jalan, Ditlantas juga menyiapkan sejumlah Buffer Zone di titik-titik strategis.
“Buffer zone ini kita fungsikan untuk menampung kendaraan yang sedang menunggu giliran menyeberang, sekaligus menjadi pos pengamanan,” tegasnya.
Terkait penyebab tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, Kombes Iwan menegaskan hal tersebut bukan menjadi kewenangan Ditlantas Polda Jatim.
“Untuk proses penyelidikan dan penyebab teknis insiden tenggelamnya kapal, silakan ditanyakan kepada pihak yang berwenang. Bukan ranah kami,” pungkasnya. (*)