Bondowoso, Obor Rakyat — Menjelang pemilihan Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) dan Korps PMII Putri (Kopri) Jawa Timur, suhu politik internal organisasi mahasiswa tersebut kian memanas. Aroma praktik kotor berupa intimidasi, politik uang, hingga tekanan dari tokoh berpengaruh mulai tercium, memicu kekhawatiran akan rusaknya nilai-nilai demokrasi dalam tubuh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
Salah satu kader PMII Jawa Timur, sebut saja Arya Dwipangga (nama samaran), mengungkapkan bahwa tensi politik mulai meningkat usai sidang pleno laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepengurusan Baijuri sebagai Ketua PKC Jatim. Menurutnya, dinamika Konferensi Koordinator Cabang (Konkercab) semakin tidak sehat.
“Suasana semakin memanas dan penuh tekanan. Ada salah satu tim calon yang siap membayar mahal agar kader-kader berpindah dukungan,” ujar Arya kepada media, Minggu (3/8/2025).
Arya menilai, praktik semacam ini mencederai semangat demokrasi dan proses kaderisasi PMII. Ia menyebut bahwa godaan materi hanyalah bagian kecil dari strategi kotor yang dimainkan oleh sejumlah oknum.
Lebih dari itu, Arya juga mengungkap adanya dugaan intervensi dari seorang politisi partai besar di Jawa Timur yang diduga melakukan intimidasi langsung kepada salah satu ketua cabang PMII.
“Politisi itu secara langsung memberi tekanan agar ketua cabang mengikuti arahan partai. Ini jelas tidak etis dan mengancam independensi organisasi,” tegasnya.
Kekhawatiran Arya tidak hanya berhenti pada intervensi politisi. Ia juga menyayangkan keterlibatan seorang kiai kondang yang disebut-sebut mengancam tidak akan mengeluarkan ijazah pesantren bagi kader yang tidak mendukung calon pilihannya.
“Ini sangat disayangkan. Seorang kiai seharusnya menjadi panutan moral, bukan alat tekanan politik praktis,” ujarnya.
Arya juga menyebut keterlibatan tokoh besar dari organisasi keagamaan serta pengurus penting di PB PMII yang turun langsung dan diduga ikut “cawe-cawe” dalam proses pemilihan.
Menurut Arya, pola pendekatan yang intimidatif dan transaksional telah mencoreng marwah PMII sebagai organisasi kader dan perjuangan. Ia mempertanyakan masa depan PKC PMII Jatim jika pemimpinnya terpilih melalui proses politik yang tidak sehat.
“Kalau pemimpin lahir dari cara yang culas, maka ia hanya akan jadi pelayan kepentingan politik jangka pendek, bukan pelayan kader,” tegas Arya.
Ia juga menyoroti bahaya pragmatisme dalam kepemimpinan PMII yang lahir dari proses tidak bermartabat. Menurutnya, pemimpin semacam itu akan minim visi kaderisasi dan mengabaikan idealisme gerakan mahasiswa.
Mengakhiri pernyataannya, Arya mengajak seluruh kader PMII Jatim untuk bersikap kritis dan tidak tunduk pada tekanan, baik berupa materi maupun simbolik. Ia berharap proses pemilihan PKC dan Kopri Jatim bisa berlangsung secara jujur, adil, dan bermartabat.
“PMII adalah rumah kader, bukan panggung politik elite. Kita harus menjaga marwah organisasi ini tetap utuh,” ujarnya.
Arya juga menekankan pentingnya regenerasi kepemimpinan sebagai momentum konsolidasi ide dan penguatan gerakan mahasiswa, bukan sekadar ajang perebutan kekuasaan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari panitia Konkercab maupun tokoh-tokoh yang disebut dalam dugaan intimidasi. Namun sejumlah kader PMII dari berbagai daerah turut menyuarakan keprihatinan atas kondisi yang terjadi menjelang pemilihan PKC dan Kopri Jawa Timur tersebut.
Situasi ini menjadi sorotan tajam publik dan kader internal, mengingat PMII selama ini dikenal sebagai organisasi yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, independensi, dan kaderisasi yang bersih. (*)