Bondowoso, Obor Rakyat – Setelah terbitnya Surat Edaran (SE) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa, Eko Purwantoro, mantan Kepala Desa (Kades) Kerang, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso, menyatakan kesiapannya untuk kembali memimpin desa hingga tahun 2027.
Dalam pernyataan resminya, Eko menegaskan bahwa masa jabatan tambahan selama dua tahun ke depan akan difokuskan untuk menyelesaikan berbagai program prioritas yang sempat tertunda saat menjabat sebelumnya.
“Target saya selama dua tahun ini adalah menuntaskan program-program yang belum sempat rampung karena keterbatasan waktu dulu,” ujar Eko Purwantoro, Rabu (6/8/2025).
Salah satu fokus utamanya adalah penyediaan air bersih bagi warga Desa Kerang. Saat ini, sebagian besar masyarakat desa masih mengandalkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari.
“Alhamdulillah, saat saya menjabat kemarin sudah terealisasi tiga titik pengeboran air bersih. Ke depan, saya ingin seluruh warga bisa mengakses air bersih. Kami juga berencana mengaktifkan kembali Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk mengelola usaha air mineral,” jelasnya.
Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendukung ketahanan air di wilayah tersebut.
Selain infrastruktur air, sektor peternakan juga menjadi perhatian serius Eko Purwantoro. Ia berencana mendorong warga desa untuk mengadopsi metode silase dalam penyediaan pakan kambing, guna mengantisipasi kekurangan pakan di musim kemarau.
“Kalau memang masyarakat ada kemauan, saya siap turun langsung dan mengedukasi warga tentang pembuatan pakan silase,” tambahnya.
Silase dikenal sebagai metode pengawetan pakan hijauan yang efektif dan bernutrisi tinggi, sangat cocok untuk menunjang ketahanan pangan ternak.
Kesiapan Eko untuk kembali menjabat sebagai Kades Kerang dinilai sebagai wujud tanggung jawab terhadap pembangunan desa yang berkelanjutan. Ia berharap masyarakat tetap solid mendukung program-program yang dijalankan demi kemajuan Desa Kerang.
Kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa sendiri merupakan tindak lanjut dari SE Kemendagri Nomor 100.3.5.1/2665/SJ, yang memberi kesempatan bagi para kepala desa untuk menyelesaikan program kerja yang belum tuntas. (*)