Pandeglang, Obor Rakyat – Kodim 0601/Pandeglang bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, Satuan Pelaksana Program (SPPI), yayasan, dan mitra BGN menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Pandeglang.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Kodim 0601/Pandeglang pada Jumat (22/8/2025) ini dipimpin langsung oleh Dandim 0601/Pandeglang, Letkol Inf Afri Swandi Ritonga, S.I.P.
Sebanyak 29 peserta hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Asda I Kabupaten Pandeglang Doni Hermawan, Pasi Intel Kodim 0601/Pandeglang Lettu Inf Mumung MH, A.Md., Sekretaris Dinas Kesehatan Pandeglang Yuli, para Kepala SPPG, serta pimpinan yayasan dan mitra pelaksana MBG.
Dalam sambutannya, Dandim 0601/Pandeglang menjelaskan bahwa di Kabupaten Pandeglang terdapat 83 yayasan/mitra yang telah diverifikasi. Namun, hanya 12 mitra yang sudah memperoleh berita acara validasi (Baval) untuk menjalankan program MBG di bulan Agustus 2025. Mitra tersebut tersebar di beberapa kecamatan, antara lain Pagelaran, Carita, Jiput, Mandalawangi, Menes, Cikedal, Patia, Sukaresmi, dan Labuan.
Meski demikian, Dandim menyoroti adanya beberapa kendala teknis di lapangan, seperti dislokasi geospasial dapur MBG yang terlalu berdekatan akibat penetapan mitra tanpa koordinasi Forkopimda, serta ketidaksesuaian jumlah dapur dengan calon penerima manfaat di sejumlah kecamatan.
“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini adalah program strategis pemerintah yang harus benar-benar tepat sasaran. Untuk itu saya tekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, baik antara Kodim, Pemda, maupun yayasan dan mitra, agar tidak terjadi tumpang tindih data maupun permasalahan teknis di lapangan,” tegas Letkol Inf Afri Swandi Ritonga.
Asda I Pandeglang, Doni Hermawan, dalam sambutannya juga menekankan agar seluruh Kepala SPPG, mitra, dan yayasan melakukan koordinasi intensif lintas sektoral. Hal ini penting untuk memastikan program MBG berjalan tertib, sesuai aturan, dan selaras dengan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Ia juga menegaskan pentingnya melengkapi seluruh persyaratan administratif yang telah ditetapkan oleh BGN agar tidak terjadi kesalahan maupun kendala operasional di lapangan.
“Koordinasi harus dilakukan secara harmonis, khususnya dalam mengatasi ketidakseimbangan jumlah dapur MBG dengan jumlah penerima manfaat di beberapa wilayah,” jelasnya.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh pihak dapat bersinergi dalam menyukseskan program MBG di Kabupaten Pandeglang. Program ini diharapkan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan akses terhadap makanan bergizi.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas gizi masyarakat serta mendukung pembangunan sumber daya manusia di daerah. (*)