Situbondo, Obor Rakyat – Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, resmi menghentikan sementara ekspor Benih Bening Lobster (BBL) ke Vietnam mulai 1 Agustus 2025. Kebijakan ini dipastikan mengubah peta bisnis lobster nasional karena regulasi ekspor yang sebelumnya diatur lewat Keputusan Menteri KKP No. 7 Tahun 2024 akan segera diganti dan ditata ulang melalui Peraturan Presiden (Perpres).
Menurut pernyataan HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy, Founder Bandar Laut Dunia (BALAD) Grup, keputusan Presiden dinilai sebagai langkah tegas untuk menutup ruang permainan mafia lobster.
“Entah siapa orang hebat yang bisa memberi masukan kepada Presiden RI, sampai mafia lobster bisa stroke dan kena serangan jantung,” ungkapnya dengan nada sindiran, Minggu (24/8/2025).
Perpres Lobster: Ekspor di Bawah Kendali Presiden
Dalam rancangan Perpres yang sedang diproses, budidaya lobster baik di dalam negeri maupun luar negeri akan langsung berada di bawah otoritas Presiden. Beberapa poin penting yang dipaparkan antara lain:
- BLU Situbondo tidak lagi mengelola budidaya lobster luar negeri, digantikan oleh Satgas Budidaya Lobster lintas kementerian/lembaga.
- Satgas ini akan melibatkan KPK, BPK, TNI, Polri, Kejagung, Kemenkeu, Kemenlu, KKP, hingga kemungkinan Kemenhan.
- Kementerian Keuangan akan membuka rekening khusus PNBP dengan tarif hanya Rp2.000 per ekor BBL, turun dari Rp3.000 saat masih dikelola BLU Situbondo.
- Tidak ada lagi biaya operasional Rp1.000 per ekor seperti sebelumnya.
- Perpres ini ditargetkan rampung akhir Agustus, dengan proyeksi ekspor budidaya lobster ke luar negeri kembali berjalan pada akhir September atau awal Oktober 2025.
Kuota Jumbo BALAD Grup: 1 Miliar Ekor Per Tahun
BALAD Grup disebut sudah mengantongi kuota budidaya luar negeri di Vietnam sebesar 1 miliar ekor per tahun. Untuk memenuhi target suplai tersebut, BALAD Grup menyiapkan pasokan BBL dari tujuh provinsi, yakni DIY, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Lampung, NTB, dan NTT.
Namun, tiga provinsi utama akan menjadi tulang punggung suplai, yaitu DIY, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
“Sungguh malu jika dapat kuota 1 miliar ekor dari Vietnam tetapi gagal suplai. Karena itu kami fokus pada tiga provinsi utama meski tetap bergerak di tujuh provinsi,” tegas Khalilur.
Nelayan Lokal Jadi Mitra Strategis
Khalilur menegaskan, BALAD Grup membuka peluang kemitraan bagi nelayan lokal yang ingin terlibat dalam rantai suplai BBL. Menurutnya, keterlibatan nelayan akan menjadi kunci agar Indonesia tidak hanya menjadi pemasok, tetapi juga pusat baru budidaya lobster dunia.
“BALAD Grup meyakini Indonesia bisa menjadi kiblat baru usaha perikanan budidaya dunia. Dengan regulasi langsung di bawah Presiden, sistem akan lebih bersih, transparan, dan menyejahterakan nelayan,” tandasnya.
Transformasi Industri Lobster Nasional
Kebijakan Presiden Prabowo ini menjadi tonggak penting transformasi industri lobster. Selain menutup ruang mafia, kebijakan ini diyakini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen utama lobster dunia, sekaligus memberi dampak ekonomi bagi nelayan dari berbagai daerah. (*)