Bondowoso, Obor Rakyat – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik setelah sebuah video yang memperlihatkan keluhan seorang guru terkait kualitas makanan yang diberikan kepada siswa viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi di salah satu sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso.
Dalam video yang beredar luas, sang guru yang identitasnya belum diungkap mengungkapkan kekecewaannya terhadap menu makanan yang disediakan oleh penyedia dapur MBG di wilayah tersebut. Guru tersebut menilai bahwa porsi makanan yang diterima siswa sangat minim dan bahan makanan yang digunakan tidak memenuhi standar kelayakan gizi, yakni sayurnya overcooked (kematengan), dan pentolnya keadaan frozen yang disebut-sebut full bahan pengawet, serta tempenya digoreng sisa minyak kelapa bekas.
“Ini sudah melenceng dari MBG. Ini bukan makanan bergizi, ini tidak layak dikonsumsi oleh anak-anak,” ujar sang guru dalam video tersebut.
Penyedia makanan dalam kasus ini diketahui berasal dari dapur MBG Wonosuko, salah satu mitra program MBG di wilayah Kecamatan Tamanan. Unggahan tersebut memantik reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan aktivis sosial.
Relawan Bara Nusa Desak Pemerintah Awasi Ketat Anggaran MBG
Menanggapi video viral tersebut, Edi Junaedi, relawan Barisan Rakyat Nusantara (Bara Nusa) sekaligus pendukung pasangan Prabowo-Gibran di Bondowoso, mengaku prihatin terhadap implementasi program MBG yang dinilai jauh dari harapan masyarakat.
Menurutnya, alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk program MBG sangat besar, yakni Rp15.000 per siswa per hari. Dari jumlah tersebut, Rp5.000 digunakan untuk akomodasi dan logistik, sedangkan Rp10.000 dialokasikan untuk makan siang bergizi.
“Dengan porsi Rp10 ribu, khususnya di dapur MBG Wonosuko, kualitas makanan yang disajikan sangat tidak wajar. Kami menduga adanya indikasi penyimpangan dalam penggunaan anggaran ini,” tegas Edi Junaedi, yang akrab disapa Bang Juned, Jumat (19/9/2025).
Ia menambahkan, pemerintah harus memastikan bahwa anggaran MBG tidak dijadikan sebagai lahan korupsi baru oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Siapapun yang mencoba mempermainkan anggaran MBG akan kami laporkan secara hukum. Kami akan kawal program ini agar betul-betul tepat sasaran,” lanjutnya.
Sorotan Terhadap Tim Pengawas Gizi dan Akuntabilitas Pengelola
Dalam keterangannya, Bang Juned juga menyampaikan bahwa pihaknya akan mempertanyakan peran tiga orang yang bertugas di bidang gizi dan akuntansi dalam pengawasan program MBG. Ia menilai, lemahnya pengawasan menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas makanan yang diberikan kepada siswa.
“Mereka seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjamin kualitas dan standar gizi, namun justru terlihat dekat dengan pemilik dapur MBG,” ungkapnya.
Nomor Pengaduan Khusus MBG Akan Disiapkan
Sebagai bentuk komitmen dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas program MBG, Bang Juned mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyediakan nomor pengaduan khusus bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut.
“Kami akan tindaklanjuti setiap laporan yang masuk, baik secara hukum maupun melalui jalur regulasi yang berlaku,” pungkasnya.
Diketahui, kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan program strategis nasional seperti MBG. Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh komitmen dan integritas para pelaksana di lapangan. Pemerintah diharapkan segera menindaklanjuti laporan ini guna memastikan bahwa setiap siswa menerima makanan yang benar-benar layak dan bergizi. (*)
Penulis: Latif J