Bondowoso, Obor Rakyat – Hingga akhir September 2025, capaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bondowoso baru mencapai 48,83 persen. Angka ini dinilai mengecewakan karena jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 76 persen.
Kecamatan Tamanan tercatat sebagai wilayah dengan capaian terendah, yakni hanya 20 persen per 22 September 2025.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, menegaskan bahwa capaian ini menjadi perhatian serius, mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat bergantung pada sektor pajak, khususnya PBB-P2.
“Ini nggak keren. Tahun lalu bulan yang sama 76 persen, sekarang malah belum 50 persen. Salah satu indikator kinerja camat ya dari capaian realisasi PBB ini,” tegas Fathur Rozi dalam rapat evaluasi, Selasa (23/9/2025).
Fathur Rozi meminta seluruh camat untuk melakukan pendekatan yang humanis, arif, dan bijak kepada para kepala desa dan masyarakat agar kesadaran dalam membayar pajak meningkat.
Ia juga menyoroti adanya desa yang telah melakukan pemungutan PBB dari masyarakat, namun belum menyetorkan ke kas daerah.
“Sudah ada desa-desa yang melunasi, bahkan ada camat yang laporkan lunas. Tapi ada juga yang pajaknya sudah dipungut, belum disetor. Ini harus diselesaikan,” tegasnya.
Target Oktober: Capaian PBB Harus Signifikan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso menargetkan capaian76 PBB-P2 meningkat signifikan pada bulan Oktober 2025. Sekda telah memerintahkan Asisten I bersama Satgas untuk terjun langsung ke lapangan, mengawal proses pemungutan dan penyetoran pajak.
“Kalau dibiarkan tidak akan tercapai. Harus ada gerakan bersama, mulai camat, kepala desa, sampai perangkat desa. Karena ini bagian dari kinerja kita semua,” pungkasnya.
Pentingnya PBB dalam Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah
Capaian PBB-P2 menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah kecamatan dan desa. PBB tidak hanya menjadi sumber PAD, tetapi juga cerminan dari partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.
Pemkab Bondowoso berharap sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dapat mempercepat peningkatan capaian PBB, demi mendukung kemandirian fiskal dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. (*)
Penulis : Redaksi