Jember, Obor Rakyat – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel kembali mendapat pengakuan. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, Jember berhasil melaju ke tahap kedua penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award Jawa Timur 2025.
Tahap ini ditandai dengan kunjungan (visitasi) langsung dari Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Sholahudin, ke Kantor Diskominfo Jember pada Selasa (23/9/2025). Visitasi ini bertujuan untuk melakukan verifikasi faktual atas jawaban kuesioner yang telah diisi oleh PPID Jember pada periode 10–26 September 2025.
“Visitasi ini penting untuk melihat sejauh mana praktik keterbukaan informasi publik benar-benar berjalan di lapangan, bukan hanya sekadar jawaban di atas kertas,” ujar Sholahudin.
Dua Desa Wakili Jember di Ajang KIP Award 2025
Selain PPID Kabupaten Jember, dua desa turut menjadi perwakilan Jember dalam tahap visitasi KIP Award tingkat Provinsi Jawa Timur, yakni:
- Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo
- Desa Sidomukti, Kecamatan Mayang
Keduanya menjadi bagian dari empat desa yang sebelumnya diusulkan untuk mengikuti proses monitoring dan evaluasi (Monev) keterbukaan informasi publik.
Transformasi Digital Jadi Kunci Masa Depan Keterbukaan Informasi
Dalam kesempatan tersebut, Komisioner Sholahudin menegaskan bahwa masa depan keterbukaan informasi publik sangat bergantung pada transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Ia menyoroti pentingnya digitalisasi informasi yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.
“Informasi publik harus sederhana, universal, dan tidak boleh meninggalkan kelompok masyarakat tertentu, termasuk penyandang disabilitas tuna rungu,” tambahnya.
Diskominfo Jember Fokus pada Penguatan SDM dan Koordinasi PPID
Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jember, Regar Jeane Dealen Nangka, menyampaikan bahwa tantangan pengelolaan keterbukaan informasi publik semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sumber daya manusia (SDM) dan insentif yang memadai untuk mendukung peningkatan kualitas layanan informasi publik.
“Koordinasi antara PPID utama dan PPID perangkat daerah hingga tingkat desa akan terus diperkuat. Hal ini penting agar jika terjadi kendala, PPID utama dapat segera mengambil langkah penyelesaian,” tegasnya.
Menuju KIP Award Jawa Timur 2025
Dengan keberhasilan lolos ke tahap visitasi, Jember selangkah lebih dekat untuk meraih penghargaan dalam Keterbukaan Informasi Publik Award Jawa Timur 2025. Capaian ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa keterbukaan informasi publik di Jember bukan sekadar formalitas, melainkan telah diimplementasikan secara konkret dan berkelanjutan. (*)
Penulis : Maria Agustina
Editor : Redaksi