Bondowoso, Obor Rakyat – Proyek pengaspalan jalan seharusnya menjadi salah satu bentuk pelayanan dasar yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Namun, belakangan ini muncul fenomena di lapangan yang cukup meresahkan, proyek infrastruktur tersebut justru diklaim atau diberi kesan sebagai “bantuan pribadi” dari oknum tertentu.
Fenomena ini disorot karena dapat menyesatkan publik. Padahal, seluruh anggaran untuk pengaspalan jalan di kabupaten/kota, termasuk di Bondowoso, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tak lain adalah uang rakyat.
“Ini jelas bagian dari pembohongan publik. Jalan itu dibangun pakai uang rakyat, tapi di lapangan kadang diklaim seolah itu bantuan pribadi,” ujar seorang tokoh masyarakat Bondowoso yang enggan disebutkan namanya, Minggu (28/9/2025).
Lebih jauh, masyarakat menduga adanya upaya pencitraan dari oknum yang ingin mengambil keuntungan politik dari proyek tersebut. Bahkan, secara sarkastik, ada yang menyebut bahwa praktik semacam ini mungkin merupakan “warisan” dari nenek moyang mereka yang gemar memanipulasi persepsi publik dengan istilah lokal, disebut sebagai “warisan wongso wolondo”.
Pentingnya Transparansi dan Edukasi kepada Masyarakat
Pakar kebijakan publik menilai, praktik memberikan kesan seolah proyek pemerintah adalah bantuan pribadi sangat berbahaya karena berpotensi merusak integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan.
“Kalau masyarakat tidak diedukasi dengan benar, mereka akan terus menganggap bantuan itu berasal dari orang tertentu, bukan dari pemerintah. Ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral,” ujar Dosen Ilmu Pemerintahan di salah satu universitas negeri di Jawa Timur.
Untuk itu, diperlukan transparansi anggaran, edukasi kepada masyarakat, dan pengawasan dari lembaga terkait agar tidak terjadi manipulasi informasi.
Masyarakat Diminta Aktif Mengawasi
Warga Bondowoso diimbau agar lebih kritis dan aktif dalam mengawasi setiap proyek pembangunan yang dilakukan di wilayah mereka. Apalagi, dengan adanya keterbukaan informasi publik, masyarakat berhak tahu sumber anggaran dari proyek yang dikerjakan di daerahnya.
“Setiap papan proyek wajib mencantumkan sumber anggaran. Kalau tidak ada, itu sudah melanggar aturan. Jangan sampai kita dibodohi dengan pencitraan murahan,” tegas aktivis antikorupsi lokal. (*)
Penulis : Redaksi