Simalungun, Obor Rakyat – Suasana haru mewarnai kunjungan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Simalungun ke Dusun Aek Batu, Nagori Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Jumat (26/09/2025). Kunjungan ini dilakukan sebagai respons atas konflik agraria antara masyarakat adat Sihaporas dan PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk.
Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga siang hari, ibu-ibu dari Masyarakat Adat Keturunan Ompung Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras) tampak menangis terharu saat mendengarkan pernyataan Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang, SH, SIK, MM, yang menekankan pentingnya kehidupan yang layak dan bermartabat bagi seluruh masyarakat.
Komitmen Polri dan Pemerintah Daerah untuk Kemanusiaan
Kapolres Simalungun menjelaskan bahwa kehadiran Forkopimda merupakan bentuk kepedulian negara terhadap masyarakat yang terdampak konflik.
“Kegiatan ini bertujuan kemanusiaan. Kami hadir untuk melihat, mendengar, dan memahami langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Sihaporas,” ujar AKBP Marganda Aritonang dalam pernyataannya, Minggu (28/9/2025) malam.
Kunjungan Forkopimda ini turut dihadiri Wakil Bupati Simalungun Benny Gusman Sinaga, Dandim 0207/Simalungun Letkol Inf Gede Agus Dian Pringgana, Camat Pematang Sidamanik Manganjur Lumbangaol SE, serta tokoh adat setempat.
Pertemuan dilaksanakan di rumah salah satu warga, Masta Br Hutabarat (Op Renata), dan dihadiri oleh warga serta pimpinan kelompok adat Lamtoras, Mangitua Ambarita.
Keluhan Masyarakat: Jalan Perladangan Ditutup, Tanaman Ditebang
Dalam dialog tersebut, Ketua Adat Sihaporas, Mangitua Ambarita, menyampaikan berbagai keluhan masyarakat yang terdampak konflik dengan PT TPL. Ia menyebutkan bahwa akses jalan menuju ladang ditutup oleh pihak perusahaan, serta sejumlah tanaman warga telah ditebang.
“Kehidupan kami terganggu. Kami berharap kehadiran Forkopimda dapat memberikan jaminan dan solusi atas aktivitas pertanian kami yang terhambat,” ujar Mangitua.
Pesan Damai dan Netralitas Polri
Kapolres Simalungun menegaskan komitmen Polri dalam menjaga netralitas serta memproses seluruh laporan yang masuk sesuai dengan hukum yang berlaku.
“Polres Simalungun bersikap netral. Semua laporan sudah dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Kami himbau kedua belah pihak untuk menjaga ketertiban dan menghindari tindakan yang dapat memicu konflik baru,” tegasnya.
Pernyataan tulus Kapolres mengenai kehidupan yang layak dan keadilan bagi masyarakat menyentuh hati warga, terutama para ibu dari kelompok Lamtoras, yang tak kuasa menahan tangis.
Peninjauan Lokasi Konflik dan Penolakan Bantuan Sembako
Setelah dialog, Forkopimda bersama masyarakat meninjau langsung lokasi jalan perladangan yang diputus oleh PT TPL di areal konsesi perusahaan. Tinjauan ini dilakukan guna melihat langsung kondisi di lapangan.
Meskipun awalnya direncanakan penyaluran bantuan sosial berupa paket sembako, warga Sihaporas menolak bantuan tersebut sebagai bentuk penegasan bahwa mereka menginginkan penyelesaian hak-hak tanah, bukan sekadar bantuan sementara.
Langkah Keamanan dan Penyelesaian Jangka Panjang
Wakil Bupati Simalungun, Benny Gusman Sinaga, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Simalungun akan terus mengupayakan penyelesaian damai dan berkeadilan melalui dialog antara warga dan PT TPL.
“Kami akan mencari win-win solution agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik,” ujar Wakil Bupati.
Guna menjaga kondusifitas wilayah, Polres Simalungun menetapkan status siaga di Mako Polsek Sidamanik dan menurunkan satu SSK Brimob Polda Sumut ke Mako Polsek Parapat sebagai langkah antisipasi.
Untuk diketahui, kunjungan Forkopimda Simalungun ke Dusun Aek Batu menjadi bukti nyata bahwa pendekatan kemanusiaan dan dialog tetap menjadi prioritas utama dalam penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Simalungun. Tindakan responsif dari aparat dan pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju solusi yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat adat Sihaporas. (*)
Penulis : S Hadi Purba
Editor : Redaksi