Simalungun, Obor Rakyat – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara, Mangapul Purba, mendesak Menteri Kehutanan dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) segera turun ke lapangan untuk menyelesaikan sengketa tapal batas antara PT Toba Pulp Lestari (TPL) dengan masyarakat adat di wilayah Simalungun.
Mangapul Purba menegaskan, penetapan tapal batas yang jelas antara lahan konsesi perusahaan dan tanah ulayat masyarakat sangat penting untuk menghindari konflik berkepanjangan.
“Persoalan tanah ini sudah lama tidak terselesaikan oleh pemerintah, sehingga memicu ketegangan yang bisa berujung pada konflik sosial,” ujarnya, Sabtu (4/10/2025).
Selain itu, Mangapul Purba mengkritik sikap PT TPL yang dianggap kurang menghargai aspirasi masyarakat adat. Ia menilai perusahaan harus lebih transparan, menghormati hak ulayat, dan tidak semata-mata mengejar keuntungan bisnis.
“Jika perusahaan terus arogan, tuntutan masyarakat untuk menutup operasional PT TPL semakin menguat. Jangan sampai PT TPL menjadi bom waktu yang memicu konflik dengan masyarakat adat,” tegas Mangapul, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara.
Sengketa lahan antara PT TPL dan masyarakat adat di Simalungun telah menjadi masalah yang berlarut-larut. Penetapan batas wilayah yang jelas diharapkan dapat menjadi solusi agar konflik yang selama ini terjadi tidak berlanjut dan menciptakan ketenangan bagi seluruh pihak. (*)
Penulis : S Hadi Purba
Editor : Redaksi