Bondowoso, Obor Rakyat — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso berkomitmen mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang selama ini kurang maksimal, khususnya Pasar Hewan di Selolembu yang selama ini mangkrak meski telah dianggarkan miliaran rupiah. Langkah strategis ini diharapkan dapat menjadikan pasar hewan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan tindak lanjut arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait optimalisasi aset daerah agar tidak terbengkalai dan dapat memberikan manfaat nyata bagi publik.
“Ini sekaligus tindak lanjut dari arahan KPK untuk memanfaatkan pasar hewan yang ada di Selolembu. Dinas Peternakan dan Perikanan tentu tidak bisa bekerja sendiri, perlu dukungan lintas sektor dan sinergi dari berbagai pihak,” ujarnya saat diwawancarai di kantor Dinas Peternakan dan Perikanan Bondowoso, Senin (6/10/2025).
Untuk memperkuat akses dan infrastruktur pendukung pasar hewan, Pemkab Bondowoso menggandeng Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi (BSBK). Menurut Rozi, keberhasilan pengelolaan pasar ini bukan hanya tanggung jawab satu instansi, melainkan membutuhkan koordinasi lintas dinas agar hasilnya optimal dan berkelanjutan.
“Ini bukan hanya untuk Dinas Peternakan saja, tapi juga bagaimana bangunan yang selama ini belum termanfaatkan secara optimal bisa dimanfaatkan. Kita tidak bicara soal pemindahan aset, tetapi tentang penataan agar bangunan dan sarana yang sudah dibangun dengan anggaran besar benar-benar hidup dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat,” jelas Rozi.
Rozi juga menegaskan bahwa optimalisasi pasar hewan ini merupakan bagian dari strategi besar penataan aset daerah agar lebih efisien dan produktif. Pemerintah akan melakukan kajian mendalam yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, akademisi, serta pelaku usaha lokal.
“Semua akan dikaji lebih dalam. Tidak bisa jalan sendiri, harus dengan seluruh elemen masyarakat dan berbagai pihak. Harapannya, apa yang menjadi cita-cita bersama bisa diwujudkan untuk kesejahteraan masyarakat Bondowoso,” katanya.
Selain itu, langkah ini juga menegaskan komitmen Pemkab Bondowoso dalam menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan aset publik sesuai arahan KPK. Pemerintah daerah memastikan setiap aset yang dibangun dengan dana APBD tidak mangkrak atau terbengkalai, melainkan digunakan sesuai peruntukan.
“Intinya, semua ini untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Bondowoso. Pemerintah hadir memastikan setiap aset daerah memberi manfaat nyata,” pungkas Rozi.(*)
Penulis : Latif J
Editor : Redaksi