Bondowoso, Obor Rakyat – Dalam upaya memperkuat demokrasi yang transparan dan partisipatif, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bondowoso menggelar forum strategis bertajuk “Pelayanan Informasi Hukum PPID dan JDIH untuk Meningkatkan Akses Informasi Hukum dan Publik secara Cepat, Akurat, dan Terpercaya”, Rabu (22/10/2025), bertempat di Ballroom Hotel Ijen View.
Kegiatan yang dihadiri oleh unsur Komisi II DPR RI, akademisi Universitas Jember, hingga penggiat kepemiluan ini menjadi momentum penting untuk mendorong keterbukaan informasi publik, khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Komitmen Keterbukaan sebagai Tanggung Jawab Moral
Pelaksana Harian (Plh) Ketua Bawaslu Bondowoso, Ismaili, dalam sambutannya menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar tuntutan regulasi, melainkan bagian dari tanggung jawab moral institusi pengawas pemilu kepada masyarakat.
“Efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi semangat pengabdian. Kami terus berbenah agar mampu menjalankan fungsi pengawasan pemilu secara kompeten, terbuka, dan akuntabel,” ujar Ismaili.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Bawaslu harus senantiasa membuka ruang partisipasi publik dalam setiap proses pengawasan. Masukan dan kritik masyarakat disebutnya sebagai energi positif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.
PPID sebagai Pilar Kepercayaan Publik
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso, Fathur Rozi, dalam paparannya menyoroti pentingnya penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
“Kecepatan, ketepatan, dan keterbukaan adalah fondasi utama pelayanan informasi publik. PPID harus menjadi representasi dari tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif,” ujarnya.
Fathur Rozi juga menegaskan bahwa di tengah tuntutan efisiensi belanja daerah sesuai arahan Presiden, kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan potensi lokal menjadi kunci dalam memperkuat daya saing daerah, tanpa meninggalkan komitmen terhadap layanan dasar masyarakat.
Dari tingkat provinsi, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jawa Timur, Dwi Endah Prasetyowati, menegaskan bahwa keberadaan PPID dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan instrumen utama dalam menjamin keterbukaan dan akuntabilitas lembaga pengawas pemilu.
“PPID dan JDIH bukan sekadar formalitas. Keduanya adalah sarana strategis agar masyarakat bisa mengakses informasi hukum dan produk kelembagaan Bawaslu secara cepat, akurat, dan terpercaya,” jelasnya.
Ia juga mendorong seluruh Bawaslu kabupaten/kota untuk membangun layanan PPID yang representatif, termasuk perpustakaan JDIH berbasis digital dan fisik, guna memperluas jangkauan akses publik terhadap informasi hukum kepemiluan.
Kegiatan ini menjadi salah satu langkah konkret Bawaslu Bondowoso dalam menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Penguatan transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas kelembagaan menjadi pilar utama yang ditekankan dalam forum tersebut.
Dengan pendekatan yang inklusif, profesional, dan berbasis pada prinsip good governance, Bawaslu Bondowoso berkomitmen menjadi bagian aktif dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang berintegritas, jujur, dan adil—sejalan dengan semangat demokrasi substantif yang berpihak pada kepentingan rakyat. (*)
Penulis : Latif J
Editor : Redaksi