Situbondo, Obor Rakyat – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang transparan dan berintegritas.
Di bawah kepemimpinan Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo, Pemkab kini melibatkan Satuan Tugas (Satgas) Premanisme sebagai garda terdepan dalam mengawal pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur daerah yang dikerjakan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Langkah ini merupakan respons terhadap meningkatnya laporan dan sorotan publik terkait mutu pekerjaan proyek yang disampaikan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM). Tak tinggal diam, Bupati bersama Satgas turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan fakta dan memastikan kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi.
Satgas Jadi “Mata dan Telinga” Pemkab
Ketua Satgas Premanisme Situbondo, Saiful Bahri atau akrab disapa Bang Ipul, menyampaikan apresiasi kepada Bupati atas keseriusannya dalam menegakkan integritas pembangunan.
“Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mas Bupati. Ini nyata, artinya apa yang beliau katakan untuk terjun langsung mengawasi kualitas proyek benar-benar diwujudkan,” ujar Saiful Bahri, Senin (27/10/2025).
Ia menjelaskan, Satgas diturunkan di dua titik proyek berbeda untuk memastikan kebenaran informasi yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, Satgas berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam memastikan setiap pekerjaan dilakukan sesuai aturan.
“Tujuannya jelas, Mas Bupati ingin memastikan kebenaran dari pemberitaan. Kami Satgas hanya menjadi mata dan telinga stakeholder kami dalam hal ini, Bupati,” cetusnya.
Bukan Untuk Mematikan Peran LSM, Tapi Menguatkan
Saiful menegaskan bahwa keberadaan Satgas tidak dimaksudkan untuk menggantikan atau meniadakan fungsi lembaga kontrol sosial seperti LSM. Justru sebaliknya, kehadiran Satgas diharapkan menjadi wadah sinergi dan pembinaan agar lembaga kontrol bekerja lebih profesional.
“Satgas ini bukan untuk membunuh langkah LSM, tapi justru memperkuat sinergi. Kami ingin meng-upgrade lembaga, agar mereka bekerja profesional, berbasis data, dan memiliki legalitas yang jelas,” tegasnya.
Satgas bersama instansi terkait juga berencana menggelar pelatihan dan pembinaan bagi LSM yang belum memiliki legalitas resmi dari Kesbangpol. Langkah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas lembaga agar lebih memahami prosedur kontrol sosial yang benar.
“Kami sudah siapkan pembinaan dan pelatihan. Bahkan nanti akan kami daftarkan mereka ke Kemendagri untuk kursus singkat tentang bagaimana menjadi LSM yang benar,” ungkap Saiful.
Dorong Media Profesional dan Berimbang
Selain menyoroti peran LSM, Saiful juga menekankan pentingnya peran media dalam menjaga keseimbangan informasi publik. Ia mengajak jurnalis di Situbondo untuk menyajikan berita secara objektif dan berbasis data.
“Saya mohon kepada teman-teman media, ayo kita bangun Situbondo dengan berita yang tajam dan berbobot. Kalau dugaan, sertakan data. Kalau tuduhan, tulis sebagai tuduhan yang bisa diuji. Jangan sampai hanya informasi warung, tapi sudah jadi berita besar,” pesannya.
Saiful menambahkan, bahwa Satgas Premanisme memiliki dua peran utama pembinaan dan penindakan. Namun, ia berharap tindakan represif tidak perlu dilakukan jika semua pihak mampu bekerja secara profesional dan terbuka.
“Bagi kami, yang keren itu bukan bisa memenjarakan orang, tapi bisa mencegah pelanggaran. Satgas ingin duduk bersama semua pihak, belajar, dan meng-upgrade kemampuan agar Situbondo benar-benar naik kelas,” pungkasnya.
Menuju Era Baru Pembangunan Situbondo
Kolaborasi antara Pemkab, Satgas, LSM, dan media ini menjadi sinyal kuat bahwa Situbondo tengah memasuki era baru pembangunan era yang mengedepankan transparansi, pengawasan partisipatif, serta keberpihakan pada kepentingan rakyat. (*)
Penulis : Eko Apriyanto
Editor : Redaksi