Bondowoso, Obor Rakyat — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Tahun 2025 di Pendopo Kecamatan Pujer, Selasa (18/11/2025).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, akuntabilitas, serta penyelarasan program antara pemerintah pusat, daerah, dan desa.
Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Bondowoso As’ad Yahya Syafi’i, Kasi Intelijen Kejari Bondowoso Adi Harsanto, Ketua DPRD Ahmad Dhafir, Kepala Inspektorat Agung Tri Handono, Kepala DPMD Mahfud Junaedi, para camat, serta kepala desa dan operator desa dari wilayah kerja (Wilker) III yang meliputi Kecamatan Pujer, Tlogosari, Sukosari, Sumber Wringin, dan Ijen.
Inspektorat Tekankan Pentingnya Keselarasan Kebijakan
Dalam sambutannya, Kepala Inspektorat Kabupaten Bondowoso Agung Tri Handono menegaskan pentingnya sinkronisasi antara aspirasi desa dan kebijakan pemerintah. Menurutnya, dialog tetap terbuka, namun kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat dan daerah harus menjadi prioritas pelaksanaan di tingkat desa.
“Masak iya nanti Bupati menandatangani, tapi kepala desa tidak mau? Itu kan tidak lucu. Jadi jangan sampai ada hal seperti itu,” ujarnya.
Agung menjelaskan bahwa pihaknya akan menggelar rembuk bersama dengan melibatkan perwakilan kepala desa dari setiap kecamatan dan para camat. Forum tersebut akan digunakan untuk menampung aspirasi desa sekaligus membahas kondisi riil di lapangan.
Aspirasi Desa Tetap Diakomodasi
Ia memastikan bahwa pemerintah daerah tidak akan mengabaikan kondisi dan kebutuhan tiap desa yang berbeda-beda. Meski demikian, ia berharap desa tetap menjalankan program prioritas pemerintah dengan komitmen yang selaras.
“Kami akan sangat memperhatikan aspirasi panjenengan. Kondisi setiap desa memang berbeda-beda. Tetapi kami berharap program prioritas pemerintah pusat dan daerah tetap bisa dijaga,” tuturnya.
Agung juga menyebutkan bahwa sebagian kepala desa sebenarnya telah menyetujui rencana kebijakan, meski mereka masih menunggu bentuk konkret dari kebijakan tersebut.
Eksekutif dan Legislatif Satu Kesatuan Kebijakan
Ia menegaskan bahwa Inspektorat, Wakil Bupati, dan camat memiliki peran menerjemahkan kebijakan Bupati dan DPRD dengan tetap menyesuaikan dinamika yang terjadi di desa.
“Eksekutif dan legislatif itu satu kesatuan. Setelah menjadi kebijakan, kita jalankan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan. Ada desa yang anggarannya longgar, ada juga yang setelah Siltap habis sudah tidak bisa bernapas. Kita paham semua itu,” ucapnya.
Agung menutup sambutan dengan harapan agar kebijakan yang akan ditandatangani Bupati membawa keberkahan bagi masyarakat Bondowoso.
“Apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat dan Kabupaten mari kita dukung bersama. Kita ini prajuritnya presiden, juga prajuritnya bupati,” tegasnya.
Penguatan Tata Kelola Desa Jadi Fokus Utama
Kegiatan pembinaan ini digelar sebagai upaya meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan sinkronisasi tata kelola pemerintahan antara desa, kecamatan, dan kabupaten di wilayah Wilker III.
Dengan adanya pembinaan dan pengawasan yang berkesinambungan, Pemkab Bondowoso berharap kualitas pelayanan publik di desa semakin meningkat dan pembangunan di tingkat lokal dapat berjalan lebih terarah serta sesuai prioritas daerah. (*)
Penulis : Miftahul Qodril Ramadhani
Editor : Redaksi