Bondowoso, Obor Rakyat – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar yang digelar DPD Partai Golkar Bondowoso di Lapangan Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Minggu (23/11/2025), tak hanya menjadi ajang konsolidasi politik, tetapi juga memunculkan diskursus penting mengenai arah pembangunan daerah dan fungsi partai politik di tengah demokrasi.
Acara yang dihadiri Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid, jajaran pengurus, kader, hingga masyarakat dari berbagai wilayah itu dibuka dengan penegasan Ketua DPD Partai Golkar Bondowoso, Adi Kriesna, bahwa Golkar akan berada “di barisan terdepan” mendukung terwujudnya visi Bondowoso Berkah.
Golkar Tegaskan Dukungan Penuh pada Pemerintahan Daerah
Menurut Adi Kriesna, Golkar solid dari akar hingga pucuk organisasi dan siap mengawal visi pembangunan Bupati Abdul Hamid Wahid. Ia menekankan bahwa filosofi PIN Golkar menggambarkan karakter kepemimpinan yang bekerja, memahami teknis, dan mampu memberi arah. Karakter itu, katanya, melekat pada diri Bupati saat ini.
“Bupati Abdul Hamid Wahid bukan tipe pemimpin yang mengejar keramaian atau pencitraan. Beliau bekerja dengan hati untuk menata Bondowoso,” ujar Kriesna.
Ia menilai tahun pertama masa pemerintahan Abdul Hamid Wahid – As’at Safi’i Yahya telah diisi langkah strategis yang memperkuat pondasi pembangunan. Program prioritas seperti perbaikan infrastruktur melalui Rantas, bantuan pupuk petani tembakau, asuransi pertanian, hingga “Bondowoso Menyala” disebut telah mulai dirasakan masyarakat.
Aktivis dan Advokat: Pemimpin Tidak Seharusnya Menyalahkan Pendahulu
Namun, pernyataan-pernyataan bernuansa afirmatif itu memantik respons kritis dari kalangan aktivis hukum dan demokrasi. Salah satunya datang dari advokat PERADI, Edi Firman, yang menilai bahwa esensi kepemimpinan bukan sekadar membangun pondasi, tetapi menyelesaikan program dan menanggung penuh tanggung jawab pemerintahan tanpa mengalihkan kesalahan pada pendahulu.
“Seorang pemimpin sejati tidak akan pernah menyalahkan pendahulunya atas kegagalannya sekarang ini. Tugasnya bukan lagi bicara pondasi, tetapi melanjutkan, menyelesaikan, dan menciptakan pembangunan baru agar tidak ketinggalan dari daerah lain,” tegas Edi.
Ia juga mengingatkan bahwa fungsi utama anggota DPRD dan partai politik adalah menyerap aspirasi publik dan mengawalnya, bukan bertindak sebagai juru bicara kepala daerah.
“Partai bukan agen promosi kebijakan pemerintah. Ketika kebijakan tidak sesuai kepentingan publik, kritik harus disuarakan, bukan ditutup-tutupi,” tambahnya.
Golkar Klaim Siap Kawal Demokrasi, Aktivis Tekankan Pentingnya Keseimbangan Kekuasaan
Adi Kriesna sebelumnya menegaskan bahwa Golkar bukan hanya pendukung pemerintah, tetapi juga penjaga jalannya demokrasi melalui dukungan, masukan, hingga kritik.
“Kami mendukung, memberi masukan, bahkan mengkritik kalau perlu—tetapi tetap dengan cara santun. Kalau bisa selesai dengan senyum, kenapa harus marah?” katanya.
Aktivis menilai pernyataan itu baik, tetapi harus dibuktikan dengan sikap politik yang konsisten dan keberanian menyampaikan kritik ketika publik membutuhkannya. Menurut mereka, pesta demokrasi hanya akan sehat jika partai mampu menjaga keseimbangan, bukan hanya kesetiaan politik.
Rangkaian Sosial Warnai HUT Golkar ke-61
Dalam peringatan HUT tahun ini, Golkar Bondowoso juga menggelar layanan sosial melibatkan berbagai pihak seperti RS Mitra Medika untuk cek kesehatan, PMI untuk donor darah, UMKM Kopi Cafe yang membagikan 1.000 gelas kopi gratis, layanan potong rambut gratis, hingga pelaku UMKM lokal.
“Kami ingin Golkar benar-benar hadir di tengah masyarakat, tidak sekadar bicara politik,” ujar Kriesna.
Catatan Aktivis: Pembangunan Butuh Kerja Nyata, Bukan Sekadar Narasi
Dari perspektif aktivis, perayaan HUT partai yang disertai program sosial tentu patut diapresiasi. Namun, mereka menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak boleh hanya dikemas dalam narasi politik dan euforia seremonial. Pemerintah daerah, partai politik, dan legislatif harus memastikan bahwa kerja-kerja pembangunan dirasakan merata dan tetap berpihak pada publik.
Dengan dinamika pernyataan yang muncul, aktivis menilai bahwa momen HUT ke-61 Golkar ini justru menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap jalannya pemerintahan adalah kebutuhan mendasar dalam demokras dan partai politik harus memainkan peran itu secara transparan, kritis, dan konsisten. (*)
Penulis : Latif J
Editor : Redaksi