Bondowoso, Obor Rakyat — Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPRD Bondowoso melayangkan kritik keras terhadap rencana pengadaan dua unit mobil baru pada Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bondowoso. Fraksi menilai alokasi anggaran tersebut tidak mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan perlu segera dievaluasi.
Melalui juru bicara fraksi, Samsul Hari Merdeka, F-PPP dalam rapat paripurna menegaskan bahwa belanja kendaraan baru bukan merupakan prioritas daerah di tengah banyaknya sektor yang membutuhkan intervensi anggaran mendesak.
Soroti Minimnya Anggaran dan Sarpras Damkar
Samsul mengungkapkan bahwa salah satu sektor paling kritis adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), khususnya unit Pemadam Kebakaran (Damkar). Ia menilai kondisi sarana dan prasarana Damkar sudah berada pada level mengkhawatirkan dan berpotensi mengancam keselamatan publik jika tidak segera diperkuat.
“Pengadaan dua mobil baru itu bukan prioritas. Anggaran tersebut harus dialihkan ke sektor mendesak, terutama Damkar yang hari ini bekerja dengan fasilitas terbatas. Ini menyangkut keselamatan warga, bukan sekadar kenyamanan birokrasi,” tegas Samsul, Senin (24/11/2025).
Menurutnya, mobilisasi peralatan, armada, dan dukungan operasional Damkar telah lama tertinggal. Sementara itu, angka kejadian kebakaran menunjukkan tren peningkatan, sehingga pemerintah daerah justru perlu memperkuat ketangguhan layanan Damkar.
Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi dan Realokasi Anggaran
F-PPP menilai APBD harus berpihak pada kebutuhan esensial, terutama sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap keselamatan dan pelayanan publik. Karena itu, pemerintah daerah didesak melakukan evaluasi menyeluruh dan realokasi anggaran yang lebih berpihak pada urgensi lapangan.
“Damkar butuh diperkuat, bukan dibiarkan berjalan apa adanya. Kalau pemerintah ingin APBD tepat sasaran, maka utamakan yang berkaitan langsung dengan nyawa masyarakat,” lanjut Samsul.
Dorong Belanja Publik yang Efektif dan Responsif
Fraksi PPP menegaskan bahwa belanja daerah harus diarahkan pada program strategis yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Mereka meminta Pemkab Bondowoso memastikan kebijakan anggaran tidak terjebak pada belanja yang kurang relevan, terutama di tengah meningkatnya tuntutan layanan dasar dan keselamatan publik.
Dengan kritik ini, F-PPP berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat dan terukur, agar kebijakan APBD 2026 mencerminkan komitmen terhadap efisiensi, prioritas publik, dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. (*)
Penulis : Redaksi