Bondowoso, Obor Rakyat – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, resmi menggelar seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau open bidding untuk mengisi sejumlah jabatan strategis setingkat Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sebanyak 55 Aparatur Sipil Negara (ASN) tercatat mengikuti tahapan awal seleksi tersebut.
Seleksi terbuka ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Bondowoso dalam menerapkan sistem merit, guna menjaring pejabat pimpinan yang memiliki kompetensi teknis, integritas, serta kapabilitas manajerial sesuai kebutuhan organisasi pemerintahan daerah.
Berdasarkan hasil verifikasi panitia seleksi, seluruh peserta dinyatakan lolos administrasi dan berhak melanjutkan ke tahapan berikutnya. Mayoritas peserta berasal dari internal Pemkab Bondowoso, sementara satu peserta tercatat berasal dari luar daerah, yakni ASN dari Pemkab Jember, yang turut berpartisipasi dalam proses seleksi secara terbuka dan kompetitif.
Adapun 11 jabatan strategis yang diperebutkan dalam seleksi JPT Pratama ini meliputi:
- Staf Ahli Bupati
- Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK)
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
- Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora)
- Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag)
- Dinas Kesehatan (Dinkes)
- Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
- Sekretaris DPRD
Tahapan seleksi akan dilanjutkan dengan uji kompetensi, penilaian manajerial, serta wawancara akhir, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menanggapi pelaksanaan seleksi tersebut, Edi Firman, advokat dari PERADI, memberikan pandangan kritis namun konstruktif. Ia menegaskan bahwa Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid diharapkan dapat memilih kepala OPD secara objektif dan profesional.
“Pengisian jabatan strategis seharusnya tidak didasarkan pada kedekatan personal, titipan, atau sekadar mengetahui tugas pokok dan fungsi. Yang dibutuhkan adalah kepala OPD yang kreatif, mampu menerjemahkan visi dan misi bupati, serta memiliki jaringan hingga ke tingkat pusat,” ujar Firman, Sabtu (20/12/2025).
Menurutnya, pada situasi efisiensi anggaran saat ini, kepala OPD dituntut lebih inovatif dan proaktif. Ketergantungan penuh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai berpotensi membebani kepala daerah.
“Jika kepala OPD hanya mengandalkan APBD tanpa terobosan dan jejaring strategis, maka beban akan kembali ke bupati. Padahal, banyak peluang pendanaan dan program dari pemerintah pusat yang bisa diakses jika pimpinan OPD memiliki kapasitas dan relasi yang memadai,” tambahnya.
Dengan seleksi terbuka JPT Pratama ini, diharapkan Pemkab Bondowoso mampu menghasilkan pimpinan OPD yang berorientasi pada kinerja, inovasi, dan pelayanan publik, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. (*)
Penulis : Latif J
Editor : Redaksi