
Perkuat Tata Kelola dan Kinerja Berkelanjutan
Bondowoso, Obor Rakyat – Mengawali Tahun 2026, Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bondowoso menggelar Rapat Kerja Internal sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola perusahaan dan meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan.
Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor KPH Bondowoso pada Senin (5/1/2026), dan diikuti oleh jajaran manajemen, para Asisten Perhutani (Asper), serta seluruh Kepala Sub Seksi.
Rapat kerja tersebut merupakan bagian dari siklus manajemen perusahaan kehutanan yang mengedepankan perencanaan berbasis kinerja (performance-based planning) serta prinsip pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management). Agenda utama meliputi evaluasi capaian kinerja Tahun 2025, analisis kesenjangan antara target dan realisasi, serta penyusunan rencana kerja Tahun 2026 yang terintegrasi lintas sektor.
Berbagai bidang strategis menjadi fokus pembahasan, di antaranya perencanaan tanaman, produksi hasil hutan, pengamanan hutan, pengembangan ekowisata, serta fungsi pendukung lainnya guna mendorong peningkatan pendapatan perusahaan dan keberlanjutan pengelolaan hutan.
Administratur Perum Perhutani KPH Bondowoso, Misbakhul Munir yang akrab disapa Gus Munir dalam arahannya menegaskan bahwa capaian kinerja Tahun 2025 yang telah melampaui target Key Performance Indicators (KPI) harus dijadikan tolok ukur untuk mendorong peningkatan kinerja pada Tahun 2026.
“Capaian yang telah melampaui target pada tahun sebelumnya harus dipacu kembali di Tahun 2026. Khususnya pada sektor produksi, pengamanan hutan, dan tanaman, capaian tersebut minimal dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan melalui perencanaan teknis yang matang, pengendalian operasional yang efektif, serta konsistensi penerapan standar kerja,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa seluruh program kerja wajib dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) sebagaimana diterapkan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran harus terinternalisasi dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga pelaporan kinerja. Hal ini penting untuk menjamin kepatuhan regulasi, efektivitas pengelolaan risiko, serta peningkatan nilai perusahaan secara berkelanjutan,” ujar Gus Munir.
Pada sektor produksi kehutanan, peningkatan kinerja diarahkan melalui efisiensi pemanfaatan sumber daya, penerapan kaidah silvikultur yang tepat, serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur dan regulasi teknis. Sementara pada sektor tanaman, keberhasilan pembangunan hutan tanaman ditekankan pada perencanaan berbasis data biofisik, kesesuaian lahan, serta sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur.
Aspek pengamanan hutan juga menjadi perhatian utama. Menurut Misbakhul Munir, keamanan hutan merupakan prasyarat penting dalam menjaga kesinambungan fungsi produksi dan fungsi lindung kawasan hutan.
“Pengamanan hutan harus dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan berbasis analisis risiko, melalui pendekatan preventif, penegakan disiplin operasional, serta peningkatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan,” jelasnya.
Selain aspek teknis kehutanan, rapat kerja ini juga menyoroti pentingnya komunikasi kelembagaan dan publikasi eksternal sebagai bagian dari implementasi GCG. Keterbukaan informasi dinilai strategis dalam membangun kepercayaan publik dan memperkuat citra Perhutani sebagai BUMN yang profesional dan akuntabel.
Melalui rapat kerja internal ini, Perum Perhutani KPH Bondowoso menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, profesionalisme sumber daya manusia, serta inovasi dalam pengelolaan hutan.
Dengan sinergi lintas sektor dan penerapan prinsip GCG yang konsisten, KPH Bondowoso optimistis mampu mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari, produktif, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan kehutanan serta kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. (*)
Sumber : Komp-PHT-Bondowoso
Editor : Redaksi