DPRA Minta Rehab-Rekon Pascabencana Aceh Libatkan Pengusaha Lokal

Banda Aceh, Obor Rakyat — Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Hasballah, meminta Pemerintah Pusat agar program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) Aceh pascabencana banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November 2025 tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Ia menegaskan, proses pemulihan harus dirancang sebagai strategi kebangkitan ekonomi daerah dengan melibatkan pengusaha lokal secara aktif dan terencana.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Hasballah. (Fot Ist)

Banda Aceh, Obor Rakyat — Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Hasballah, meminta Pemerintah Pusat agar program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) Aceh pascabencana banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November 2025 tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Ia menegaskan, proses pemulihan harus dirancang sebagai strategi kebangkitan ekonomi daerah dengan melibatkan pengusaha lokal secara aktif dan terencana.

Menurut Hasballah, keterlibatan pelaku usaha Aceh menjadi kunci agar manfaat ekonomi dari proyek rehab-rekon tidak mengalir keluar daerah. Ia menilai, pembangunan kembali wilayah terdampak bencana seharusnya memberi dampak langsung bagi masyarakat setempat, terutama dari sisi penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi lokal.

“Rehab-rekon Aceh pascabencana hidrometeorologi 2025 harus memberi ruang partisipasi nyata bagi pengusaha lokal. Pembangunan tidak boleh membuat masyarakat Aceh hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri,” kata Hasballah di Banda Aceh, Senin (5/1/2026).

Politikus Partai Aceh itu mengingatkan pengalaman masa lalu, di mana proyek-proyek besar pascabencana lebih banyak dikerjakan perusahaan dari luar Aceh. Ia mengutip pepatah Aceh Buya Krueng Teudong-dong, Buya Tamong Meureseuki, sebagai refleksi agar kesalahan serupa tidak kembali terulang dalam proses pemulihan pascabencana kali ini.

Hasballah mengakui, sebagian pengusaha lokal masih menghadapi keterbatasan modal dan kemampuan teknis. Namun, ia menilai hal tersebut bukan alasan untuk menyingkirkan mereka dari proyek strategis daerah. Menurutnya, pengusaha Aceh tetap dapat berkontribusi melalui skema kemitraan yang sehat dan terukur bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Baca Juga :  Muslim Ayub Tekankan Penanganan Bencana di Sumatra Harus Cepat dan Tepat, Kemanusiaan Jadi Prioritas

“BUMN yang mengerjakan proyek rehab-rekon, seperti PT Adhi Karya (Persero), seharusnya menjadikan pengusaha lokal sebagai mitra strategis, bukan sekadar pelengkap,” ujarnya.

Ia menambahkan, pelibatan pengusaha lokal bukan hanya soal keadilan ekonomi, tetapi juga bagian penting dari percepatan pemulihan sosial dan ekonomi Aceh pascabencana.

Selain itu, Hasballah mendorong Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh untuk berperan aktif dalam memfasilitasi serta mendampingi pengusaha lokal agar siap terlibat dalam setiap tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Ia juga meminta sektor perbankan memberikan relaksasi pembiayaan dan kemudahan akses modal bagi pelaku usaha yang terdampak bencana.

“Rehab-rekon Aceh harus dimaknai sebagai momentum membangun kemandirian ekonomi daerah. Negara hadir bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi memastikan masyarakat Aceh menjadi pelaku utama dalam pemulihan pascabencana,” kata Hasballah. (*)

Penulis : Muhammad
Editor : Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *