Jakarta, Obor Rakyat – Dunia pendidikan tinggi kembali diguncang isu serius. Sebuah dugaan skandal ijazah palsu yang mencuat dari kawasan Ciputat, Banten, menyeret nama Ilyas Indra, sosok yang disebut-sebut memiliki peran strategis dalam pengelolaan sejumlah institusi pendidikan tinggi.
Informasi yang beredar menyebutkan, Ilyas Indra diduga terlibat dalam praktik jual beli ijazah dan pernah diamankan oleh pihak terkait di lingkungan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).
Dugaan tersebut memunculkan kekhawatiran luas di tengah publik, terutama karena yang bersangkutan dikaitkan dengan jabatan pimpinan akademik di beberapa perguruan tinggi.
Jika dugaan ini terbukti, kasus tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif atau hukum, melainkan berpotensi mencederai fondasi integritas pendidikan nasional. Gelar akademik yang seharusnya menjadi simbol kompetensi dan proses intelektual panjang, terancam kehilangan makna ketika disalahgunakan sebagai komoditas instan.
Berdasarkan penelusuran informasi, jejaring institusi yang disebut-sebut berada dalam lingkup pengelolaan Ilyas Indra mencakup berbagai bidang pendidikan, mulai dari pariwisata hingga teknik, termasuk program pendidikan lanjutan di luar daerah seperti Surabaya.
Hal ini memunculkan pertanyaan besar mengenai validitas dan akuntabilitas sistem akademik di institusi-institusi tersebut.
Pengamat pendidikan menilai, dugaan praktik ijazah palsu memiliki dampak sistemik yang jauh lebih luas. Selain merugikan mahasiswa yang menempuh pendidikan secara sah, kasus semacam ini juga berpotensi menurunkan kepercayaan dunia kerja dan masyarakat terhadap lulusan perguruan tinggi terkait.
“Ketika standar akademik dilanggar, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi kampus, tetapi juga kualitas sumber daya manusia nasional,” ujar seorang akademisi yang enggan disebutkan namanya, Kamis (8/1/2026).
Lebih jauh, isu ini menimbulkan kekhawatiran akan lahirnya tenaga profesional tanpa kompetensi yang memadai. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dinilai dapat berdampak pada sektor strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pengelolaan ekonomi dan pariwisata.
Kasus ini juga menjadi ujian bagi aparat penegak hukum serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Publik menanti langkah tegas, transparan, dan menyeluruh guna memastikan bahwa praktik serupa tidak terus berulang di dunia pendidikan tinggi.
Sementara itu, para alumni yang lulus secara sah dari institusi yang terseret isu ini menghadapi beban psikologis dan reputasi. Label “kampus bermasalah” dikhawatirkan dapat memengaruhi daya saing mereka di pasar kerja, meski tidak terlibat dalam praktik yang dipersoalkan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait maupun klarifikasi langsung dari Ilyas Indra mengenai dugaan tersebut.
Media ini akan terus memantau perkembangan kasus dan menyajikan informasi terbaru secara berimbang dan bertanggung jawab.
Kasus dugaan ijazah palsu ini diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pendidikan tinggi di Indonesia, agar integritas akademik tetap terjaga dan kepercayaan publik tidak semakin terkikis. (*)
Penulis : Kontributor Jakarta
Editor : Redaksi