Bondowoso, Obor Rakyat – Program Usaha Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) yang digulirkan Kementerian Pertanian RI untuk meningkatkan nilai tambah sektor pertanian di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, terkesan gagal mencapai tujuan utamanya. Di lapangan, program yang seharusnya memproduksi pupuk organik berbasis peternakan justru menyisakan berbagai persoalan.
Hasil penelusuran di sejumlah kelompok masyarakat (Pokmas) penerima bantuan UPPO di Bondowoso menunjukkan bahwa produksi pupuk organik tidak berjalan sebagaimana mestinya. Beberapa lokasi bahkan tidak lagi memiliki aktivitas pengolahan sama sekali.
Yang lebih memprihatinkan, di sejumlah titik ditemukan kandang komunal dalam kondisi kosong. Sapi yang menjadi bagian utama program tidak berada di lokasi, sementara sebagian peralatan pendukung juga tidak ditemukan. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar terkait pengelolaan dan keberlanjutan program.
Tak hanya itu, di lapangan juga mencuat klaim dari sejumlah Pokmas yang membawa-bawa nama anggota DPRD Kabupaten Bondowoso dari berbagai partai politik. Program UPPO disebut-sebut sebagai “titipan” pihak tertentu, meski klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.
Lemahnya Pengawasan Dinas Terkait
Kegagalan program UPPO ini dinilai tidak lepas dari lemahnya pengawasan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Bondowoso. Minimnya evaluasi dan pendampingan berkelanjutan diduga membuat program tidak berjalan sesuai desain awal.
Padahal, UPPO merupakan program strategis nasional yang menelan anggaran negara dan bertujuan mendukung pertanian berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pupuk kimia, serta meningkatkan kesejahteraan petani.
Aktivis Muda Siap Lapor ke KPK
Kasus ini kini menjadi sorotan publik. Seorang aktivis senior di Bondowoso, Sudaryanto menyatakan pihaknya tengah menyiapkan langkah hukum dengan melaporkan dugaan penyimpangan program UPPO ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Tunggu tanggal mainnya. Siapa yang bermain di program ini, biar KPK yang menanganinya,” tegas Sudaryanto kepada wartawan oborrakyat.co.id, Jumat (9/1/2026).
Sudar menilai perlu ada audit menyeluruh terhadap distribusi bantuan, keberadaan aset negara berupa sapi dan alat produksi, serta alur pertanggungjawaban dana program.
Dorongan Transparansi dan Evaluasi Total
Sejumlah pihak mendorong agar pemerintah daerah dan kementerian terkait segera melakukan klarifikasi terbuka, sekaligus evaluasi total terhadap pelaksanaan UPPO di Bondowoso. Transparansi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan program pertanian tidak hanya berhenti pada seremonial.
Hingga berita ini diterbitkan, DPKP Bondowoso belum memberikan keterangan resmi terkait temuan di lapangan maupun rencana tindak lanjut atas dugaan kegagalan program tersebut. (*)
Penulis : Saiful B/Adi A
Editor : Redaksi