Bondowoso, Obor Rakyat – Seorang warga Bondowoso bernama Yuli Anggraeni mengaku mendapat teror dari akun anonim dan akun palsu di media sosial (Medsos) setelah secara terbuka mengkritik kinerja sejumlah pejabat daerah.
Kritik tersebut disampaikan Yuli sebagai bentuk penagihan janji visi dan misi pemerintah daerah yang dinilai belum sepenuhnya terealisasi.
Meski menghadapi tekanan digital, Yuli menegaskan tidak akan mundur dalam menyuarakan pendapatnya sebagai warga negara.
Ia menilai kritik merupakan hak masyarakat sekaligus kontrol sosial agar pemerintah daerah lebih serius mendorong kemajuan Bondowoso.
Kritik dari Pendukung Sendiri
Menariknya, Yuli bukanlah pihak yang sejak awal berseberangan dengan pemerintah saat ini. Melalui akun TikTok pribadinya, Yuli menunjukkan bukti dukungan sejak masa kampanye hingga pasangan yang ia dukung pasangan Ra Hamid-Ra As’ad (Rahmad), saat ini terpilih dan kini menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso.
Ia mengaku menjadi bagian dari tim sukses secara diam-diam dan tidak pernah mempublikasikan perannya kepada media. Namun, setelah satu tahun pemerintahan berjalan, Yuli merasa perlu angkat suara karena menilai masih banyak persoalan mendasar yang belum tersentuh.
“Saya bangga dengan pilihan saya. Tapi ketika sudah menjabat, pejabat juga harus siap dikritik. Dukungan tidak berarti membenarkan semua hal,” ujar Yuli, Minggu malam (11/1/2026).
Soroti Ketimpangan dan BLT Salah Sasaran
Dalam kritiknya, Yuli menyoroti lambannya pembangunan dan seringnya Bondowoso dibandingkan dengan daerah tetangga yang dinilai lebih maju. Hal itu, menurutnya, menjadi pemicu utama ia bersuara lantang.
“Saya sakit hati ketika ada yang bilang kota sebelah lebih maju. Dari situ saya berpikir, kenapa Bondowoso tidak bisa seperti itu?” ungkapnya.
Selain pembangunan, Yuli juga menyinggung persoalan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dinilai masih banyak salah sasaran.
Ia berharap pemerintah daerah dan pejabat terkait lebih aktif turun ke lapangan untuk melakukan audit desa secara menyeluruh.
“Harapan saya pejabat bisa turun langsung, audit desa-desa yang belum mampu. Banyak BLT yang tidak tepat sasaran. Kalau ini dibenahi, Bondowoso pasti bisa maju,” tambahnya.
Teror Digital dan Kebebasan Berpendapat
Yuli mengaku teror yang diterimanya berupa komentar intimidatif, serangan personal, hingga akun palsu yang mencoba menjatuhkan reputasinya.
Meski demikian, ia memilih tetap menyampaikan kritik secara terbuka dan tidak terpancing provokasi. Kasus ini kembali menyoroti pentingnya perlindungan terhadap kebebasan berpendapat serta perlunya sikap dewasa dalam menyikapi kritik, khususnya di era media sosial.
Yuli berharap pemerintah daerah tidak melihat kritik sebagai ancaman, melainkan sebagai masukan demi terwujudnya Bondowoso yang lebih maju, transparan, dan berpihak pada masyarakat. (*)
Penulis : Redaksi