Aceh, Obor Rakyat – Pascabanjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, gejolak pasokan dan harga pangan kembali mengemuka.
Situasi ini menyingkap persoalan klasik ketahanan pangan Aceh: tingginya ketergantungan pada pasokan dari luar daerah serta rapuhnya sistem distribusi dan pemasaran hasil pertanian lokal. Gangguan distribusi akibat banjir menyebabkan kelangkaan sejumlah komoditas di pasar.
Namun, Direktur Rumoh Pangan Aceh, Rivan Rinaldi, menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada minimnya produksi, melainkan pada sistem distribusi dan pemasaran yang belum berpihak kepada petani.
“Bukan karena produksinya tidak ada, tetapi karena pasokan tidak lancar. Ini yang membuat harga pangan di Aceh sempat naik, sementara di daerah lain justru rendah,” ujar Rivan kepada media, Minggu (18/1/2026).
Distribusi Terganggu, Harga Tak Menentu
Rivan mencontohkan kondisi di Takengon, Aceh Tengah. Ketika jalur distribusi terhambat dan ongkos transportasi tidak stabil, harga di tingkat pasar menjadi tidak menentu. Dalam kondisi tertentu, harga komoditas justru anjlok dan merugikan petani lokal.
Ia menilai, ketahanan pangan Aceh masih rapuh secara struktural.
Ketergantungan pada pasokan dari provinsi tetangga, ditambah dominasi produk luar daerah di pasar, membuat posisi tawar petani Aceh semakin lemah.
“Produksi lokal ada, tapi pasar lebih memilih produk dari luar. Akibatnya, harga hasil panen petani Aceh tertekan,” katanya.
Pasar Tak Berpihak, Petani Terjebak
Menurut Rivan, persoalan ini berulang setiap kali terjadi gangguan distribusi, baik akibat bencana alam maupun fluktuasi biaya logistik.
Ketika pasokan melimpah, petani tidak memiliki kepastian pasar. Sebaliknya, saat distribusi terganggu, harga di konsumen melonjak tanpa memberikan keuntungan bagi petani.
“Kondisi ini membuat petani selalu berada di posisi yang tidak menguntungkan. Produksi ada, tapi pasar tidak berpihak,” ujarnya.
Rumoh Pangan Aceh Potong Rantai Distribusi
Sebagai respons, Rumoh Pangan Aceh mulai mengambil peran dengan memutus mata rantai distribusi panjang melalui pemasaran langsung hasil pertanian petani. Langkah ini bertujuan memberikan kepastian pasar dan harga yang lebih adil bagi petani lokal.
Namun, Rivan mengakui upaya tersebut masih bersifat jangka pendek. Ke depan, pihaknya menargetkan pembangunan sistem pemasaran pangan yang berkelanjutan, termasuk layanan antar langsung ke konsumen serta kerja sama dengan distributor melalui skema business to business (B2B).
Peran Pemerintah Dinilai Krusial
Rivan menegaskan, penguatan ketahanan pangan Aceh tidak bisa hanya bertumpu pada peningkatan produksi. Peran pemerintah daerah dinilai krusial, terutama dalam mendukung biaya distribusi, perbaikan infrastruktur logistik, serta promosi produk pangan lokal.
“Masalah utama saat ini bukan lagi di hulu. Kalau pasarnya tersedia dan aksesnya jelas, petani pasti ikut. Yang paling mendesak sekarang adalah pasar dan promosinya,” tutup Rivan. (*)
Penulis : Redaksi