Medan, Obor Rakyat — Kebijakan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR RI kembali menuai kritik keras. Dewan Pimpinan Pusat Generasi Negarawan Indonesia (DPP GNI) menilai kebijakan tersebut tidak adil, elitis, dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP GNI, Rules Gaja, S.Kom, saat ditemui awak media di Kantor DPP GNI, Jalan Cempaka Raya No. 96, Kota Medan, Senin (26/1/2026).
Menurut Rules, alasan pemberian pensiun seumur hidup kepada anggota DPR dengan dalih “jasa kepada negara” merupakan logika keliru yang tidak berpihak pada realitas sosial di lapangan.
“Kalau alasan diberi pensiun karena berjasa, itu logika yang menyesatkan. Yang benar-benar berjasa itu guru honorer di pelosok, bukan anggota dewan yang baru lima tahun duduk nyaman lalu menikmati pensiun seumur hidup,” tegasnya.
Ketimpangan dengan Nasib Guru Honorer
Rules menyoroti nasib ribuan guru honorer di daerah terpencil yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun dengan kondisi serba terbatas. Banyak dari mereka mengajar dengan fasilitas minim, gaji tidak layak, bahkan kerap mengalami keterlambatan pembayaran.
Ironisnya, kata dia, para guru tersebut tidak mendapatkan jaminan pensiun yang layak, sementara anggota DPR justru menikmati berbagai fasilitas negara, termasuk pensiun seumur hidup yang bersumber dari pajak rakyat.
“Ini negara kesejahteraan untuk elit, atau negara keadilan sosial untuk rakyat?” sindir Rules.
Dinilai Boros dan Tidak Berkeadilan
DPP GNI menilai kebijakan pensiun seumur hidup DPR merupakan bentuk ketimpangan struktural sekaligus pemborosan anggaran negara, mengingat seluruh pembiayaannya berasal dari uang pajak rakyat.
Sebagai solusi, Rules Gaja bahkan mengusulkan skema radikal namun realistis.
“Kalau anggota dewan ingin tetap digaji negara, angkat saja sebagai pejabat paruh waktu, dengan gaji setara UMR, tanpa fasilitas mewah dan tanpa pensiun seumur hidup,” ujarnya.
Empat Tuntutan DPP GNI
Dalam pernyataannya, DPP GNI secara resmi mendesak pemerintah dan DPR RI untuk:
- Menghapus pensiun seumur hidup anggota DPR RI
- Membuka transparansi total gaji, tunjangan, dan fasilitas DPR
- Melakukan audit menyeluruh terhadap kebijakan keuangan DPR
- Membuka seluruh data anggaran DPR kepada publik sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
“Rakyat berhak tahu ke mana uang pajaknya mengalir. Jangan mengatasnamakan wakil rakyat, tapi hidup seperti bangsawan,” tutup Rules Gaja, S.Kom.