Medan, Obor Rakyat — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Generasi Negarawan Indonesia (DPP GNI), Rules Gajah, menyatakan dukungan penuh terhadap wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian sipil.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian penting dari agenda reformasi institusi kepolisian dan penguatan pengawasan sipil dalam sistem demokrasi.
Dalam pernyataan resminya di Medan, Selasa (27/1/2026), Rules Gajah menegaskan bahwa wacana tersebut bukan bertujuan melemahkan Polri, melainkan mengembalikan jati diri kepolisian sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, sesuai amanat reformasi dan prinsip negara hukum.
“Polri harus kembali menjadi institusi yang dicintai rakyat, bukan ditakuti. Ketika kebijakan dan tindakan oknum di lapangan justru melukai rasa keadilan masyarakat, maka evaluasi struktural adalah hal yang wajar dan perlu,” ujar Rules Gajah.
Soroti Kesenjangan Slogan dan Realitas
Rules Gajah menilai, berbagai peristiwa yang viral di ruang publik menunjukkan adanya kesenjangan antara slogan ‘Polri Untuk Rakyat’ dengan praktik di lapangan.
Dalam sejumlah kasus, masyarakat kecil justru menjadi pihak yang dirugikan oleh kebijakan dan penegakan hukum yang dinilai tidak pro rakyat serta minim empati sosial. Kondisi tersebut, kata dia, berkontribusi terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Alasan Polri Perlu di Bawah Kementerian
Menurut DPP GNI, penempatan Polri di bawah kementerian sipil akan memberikan sejumlah manfaat strategis, di antaranya:
- Memperkuat akuntabilitas dan pengawasan eksternal
- Mencegah penyalahgunaan kewenangan
- Mendorong profesionalisme dan transparansi
- Mengembalikan kepercayaan publik terhadap Polri
“Institusi sebesar Polri tidak boleh berjalan tanpa kontrol yang kuat. Kekuasaan yang besar harus diimbangi dengan pengawasan ketat agar tidak menjadi bumerang bagi masyarakat,” tegasnya.
Dorong Reformasi Menyeluruh
Lebih lanjut, Rules Gajah menekankan bahwa pembenahan Polri tidak cukup hanya dengan penindakan terhadap oknum atau perbaikan slogan semata.
Ia menilai, diperlukan reformasi menyeluruh, termasuk penataan ulang posisi kelembagaan agar sejalan dengan prinsip demokrasi dan supremasi sipil.
DPP GNI juga mengajak akademisi, tokoh masyarakat, serta pembuat kebijakan untuk membuka ruang diskusi nasional secara objektif dan terbuka terkait masa depan institusi kepolisian.
“Negara tidak membutuhkan aparat yang arogan, tetapi aparat yang adil, berintegritas, dan benar-benar hadir melindungi masyarakat,” pungkas Rules Gajah. (*)
Penulis: S Hadi Purba
Editor: Redaksi