Bondowoso, Obor Rakyat – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso, Jawa Timur, resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Eselon II. Pelantikan berlangsung khidmat di Pendopo Raden Bagus Asra (RBA) Ki Ronggo, Kamis (29/1/2026).
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan serta peningkatan kinerja perangkat daerah agar lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, serta dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan sejumlah undangan lainnya. Acara diawali dengan pembacaan keputusan pengangkatan, pengambilan sumpah jabatan, hingga penandatanganan berita acara pelantikan.
Sejumlah pejabat yang dilantik antara lain Agus Winarno sebagai Sekretaris DPRD, dr. Mohammad Jasin sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), serta Dwi Wahyudi sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Selain itu, Kristianto Putro Prasojo dipercaya menjabat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Henry Kurniawan sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Puspo Pranoto sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Hergiar Yuli Pramanto sebagai Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag).
Pelantikan juga mencakup Gede Budiawan sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora), I Wayan Wisesa sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Ansori sebagai Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi (BSBK), serta Diana Nurbayanti sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
Dalam sambutannya, Bupati Hamid menegaskan bahwa jabatan bukanlah ruang transaksi kekuasaan ataupun sarana mencari kenyamanan. Jabatan merupakan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan kepada negara, pemerintah daerah, dan masyarakat Bondowoso.
“Jabatan bukan dagangan. Ini amanah. Siapa pun yang dilantik hari ini wajib bekerja profesional, berintegritas, dan berpihak pada rakyat. Tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan kewenangan,” tegasnya.
Bupati menjelaskan, seluruh proses pengisian jabatan eselon II dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka (open bidding) yang objektif, transparan, dan akuntabel. Sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, seluruh tahapan seleksi didampingi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso serta dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dengan panitia seleksi yang kompeten dan berintegritas.
Selain pelantikan JPT Pratama, Pemkab Bondowoso juga melakukan rotasi serta pengisian jabatan Administrator dan Pengawas. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penataan dan penyegaran organisasi agar birokrasi tetap dinamis, adaptif, dan responsif terhadap tantangan pembangunan daerah.
Bupati Hamid juga memberikan peringatan keras kepada seluruh pejabat yang dilantik bahwa kinerja mereka akan dievaluasi secara berkala dan terbuka.
“Jabatan adalah ruang pengabdian, bukan tujuan akhir. Yang tidak mampu bekerja untuk rakyat, siap dievaluasi,” pungkas Hamid. (*)
Penulis: Redaksi