Jakarta, Obor Rakyat – Ikatan Keluarga Madura (IKAMA) kembali menegaskan komitmennya sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang konsisten berkontribusi dalam pembangunan nasional, khususnya di sektor pendidikan, ekonomi, sosial, dan hukum.
Memasuki usia ke-52 tahun, IKAMA mengambil langkah nyata dengan membebaskan biaya pengambilan ijazah bagi ratusan siswa sebagai bentuk kepedulian terhadap akses pendidikan yang berkeadilan.
Melalui Yayasan Darul Ma’arif, IKAMA telah mengelola lembaga pendidikan formal mulai dari Sekolah Menengah Dasar (SMD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Sejak berdiri pada 1974, yayasan ini menjadi wadah pengabdian sosial IKAMA yang fokus pada penguatan karakter, nilai sosial, dan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat.
Sekretaris Jenderal DPP IKAMA, H. Hanafi, S.Sos, menegaskan bahwa lembaga pendidikan yang dikelola IKAMA tidak berorientasi komersial. Menurutnya, pendidikan harus menjadi instrumen pengabdian sosial, bukan ladang keuntungan.
“Sejak awal, pendidikan yang kami kelola bukan pendidikan komersial. Prinsip kami jelas, memastikan anak-anak dari berbagai latar belakang tetap bisa mengenyam pendidikan tanpa terhambat biaya,” ujar Hanafi kepada wartawan, Selasa (3/2/2026).
Sebagai bentuk rasa syukur atas usia organisasi yang telah mencapai 52 tahun, IKAMA membebaskan biaya pengambilan ijazah bagi 294 siswa lulusan tahun ajaran 2021–2024. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah konkret yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Penggratisan ijazah ini adalah bentuk apresiasi kepada siswa dan orang tua. Ini juga pesan tegas bahwa pendidikan tidak boleh terhambat oleh persoalan biaya administrasi,” tegas Hanafi, yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Jakarta Utara.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut merupakan implementasi langsung dari arahan Ketua Umum DPP IKAMA, H. Muhammad Rawi, yang menekankan bahwa dimensi sosial harus menjadi roh utama dalam pengelolaan pendidikan.
“Sesuai arahan Ketua Umum DPP IKAMA, pendidikan harus berpihak kepada masyarakat. Dimensi sosial menjadi landasan setiap kebijakan yang kami ambil,” tambahnya.
Tak hanya di bidang pendidikan, IKAMA juga aktif mendorong kemandirian ekonomi anggota melalui Koperasi Usaha Mandiri (KUM).
Koperasi ini melibatkan anggota aktif dan pasif dengan semangat gotong royong dan solidaritas sosial, sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan.
Langkah-langkah yang diambil IKAMA dinilai sejalan dengan program pemerintah dalam mendorong pendidikan inklusif dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Konsistensi IKAMA dalam pendidikan, penguatan ekonomi umat, serta kepedulian sosial yang berkelanjutan menegaskan eksistensinya sebagai organisasi yang tidak hanya menjaga identitas kultural, tetapi juga berkontribusi nyata bagi pembangunan bangsa. (*)
Penulis: Wahyu Widodo
Editor: Redaksi