Daerah  

Open Bidding Pejabat Bondowoso Disorot IGW, Nilai Tak Pernah Dibuka Diduga Sarat Tarik Ulur Politik

Bondowoso, Obor Rakyat – Proses open bidding penentuan tiga besar pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso kembali menuai sorotan tajam. LSM Internal Government Watch (IGW) menilai seleksi yang seharusnya berbasis kompetensi justru terkesan tertutup dan rawan kepentingan politik.
Ketua Umum IGW, Johan Bina Bhirawa. (Fot Ist)

Bondowoso, Obor Rakyat – Proses open bidding penentuan tiga besar pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso kembali menuai sorotan tajam. LSM Internal Government Watch (IGW) menilai seleksi yang seharusnya berbasis kompetensi justru terkesan tertutup dan rawan kepentingan politik.

Ketua Umum IGW, Johan Bina Bhirawa, mengungkapkan bahwa hingga kini nilai hasil seleksi peserta open bidding tidak pernah dipublikasikan ke publik. Kondisi tersebut memunculkan kecurigaan kuat bahwa proses penentuan tiga besar tidak sepenuhnya murni berdasarkan capaian nilai.

“Kalau nilainya tidak dimunculkan, itu artinya ada tarik ulur politik. Menentukan siapa yang masuk tiga besar kepala OPD masih ada permainan, tidak murni dari hasil penjaringan,” tegas Johan OB, sapaan akrabnya, dalam wawancara eksklusif, Rabu (3/2/2026).

Menurut Johan, minimnya transparansi dalam open bidding pejabat Pemkab Bondowoso justru bertolak belakang dengan semangat reformasi birokrasi dan sistem merit yang selama ini digaungkan pemerintah.

“Publik akhirnya hanya bisa menebak-nebak. Mana yang benar-benar terbaik, mana yang hanya dekat dengan oknum tertentu. Semua jadi raba-raba,” ujarnya lugas.

IGW menilai, ketertutupan informasi tersebut mencederai rasa keadilan peserta yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi, mulai dari administrasi, uji kompetensi, hingga tes kesehatan.

Baca Juga :  SDN Tenggarang 01 Raih Prestasi Gemilang di Kejurda XII Tapak Suci Bondowoso 2026

“Kasihan peserta. Mereka sudah menjalani semua prosedur, berharap masuk tiga besar, tapi hasil akhirnya tertutup rapat. Ini tidak sehat bagi birokrasi,” tambah Johan.

Meski mengakui bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini bupati, Johan menegaskan bahwa proses open bidding seharusnya tetap akuntabel dan dapat diawasi publik.

IGW mendorong agar ke depan nilai hasil seleksi open bidding pejabat Bondowoso diumumkan secara terbuka, sehingga publik dapat menilai objektivitas proses dan memastikan tidak ada intervensi politik dalam pengisian jabatan strategis.

“Kalau memang bersih dan profesional, kenapa harus takut membuka nilai?” pungkas Johan. (*)

Penulis: Miftahul Qodril Ramadhani
Editor: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *