Ngada, Obor Rakyat – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ngada menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya seorang siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diduga dipicu tekanan psikologis akibat ketidakmampuan keluarga memenuhi kebutuhan pendidikan dasar, seperti buku dan alat tulis.
Ketua Termandat GMNI Ngada, Varionardus Janu, menilai peristiwa tersebut sebagai bentuk kegagalan serius negara dan pemerintah daerah dalam menjamin hak dasar pendidikan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945.
“Pendidikan dasar seharusnya menjadi ruang yang aman dan membebaskan bagi anak-anak. Ketika kebutuhan paling mendasar seperti buku dan alat tulis tidak mampu dipenuhi, lalu berujung pada tekanan psikologis hingga merenggut nyawa anak, maka ini adalah alarm keras bagi negara,” ujar Varionardus dalam pernyataan resminya, Kamis (5/2/2026).
GMNI Ngada menyoroti bahwa hingga saat ini masih terdapat beban tersembunyi dalam pendidikan dasar yang seharusnya gratis. Kondisi tersebut terutama dirasakan oleh keluarga tidak mampu, yang akhirnya menempatkan anak-anak pada situasi rentan secara mental dan sosial.
Di sisi lain, GMNI Ngada mempertanyakan prioritas kebijakan anggaran pemerintah, khususnya di tengah besarnya alokasi dana untuk berbagai program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut mereka, pemenuhan gizi memang penting, namun tidak boleh mengabaikan pemenuhan akses pendidikan dasar yang layak dan manusiawi.
“Ketika negara mampu mengalokasikan anggaran besar untuk program nasional, tetapi masih membiarkan anak usia sekolah tidak memiliki buku dan alat tulis, maka ini menunjukkan adanya ketimpangan dan salah urus dalam kebijakan anggaran,” tegas Varionardus.
GMNI Ngada menilai bahwa pendidikan tidak dapat dipahami secara parsial. Pemenuhan gizi, akses pendidikan gratis, fasilitas belajar, serta pendampingan psikologis harus berjalan secara beriringan. Mengabaikan salah satu aspek tersebut berpotensi menciptakan tekanan serius bagi peserta didik, terutama dari kelompok ekonomi lemah.
Atas peristiwa tersebut, GMNI Ngada mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengambil langkah konkret, antara lain:
- Menjamin pendidikan dasar benar-benar gratis tanpa beban biaya tersembunyi.
- Melakukan evaluasi dan penataan ulang prioritas anggaran agar berpihak pada pendidikan rakyat kecil.
- 3. Menyediakan layanan pendampingan psikologis di sekolah-sekolah.
- Menunjukkan tanggung jawab nyata agar kasus serupa tidak kembali terulang.
GMNI Ngada menegaskan komitmennya untuk terus berdiri bersama rakyat dan mengawal hak-hak dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan.
“Pendidikan harus menjadi alat pembebasan dan pemanusiaan, bukan justru menjadi sumber penderitaan bagi anak-anak bangsa,” pungkas Varionardus. (*)
Penulis: Rudolf
Editor: Redaksi