Jakarta, Obor Rakyat – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat peran strategisnya dalam menjaga ketahanan pangan nasional dengan memutus rantai tengkulak pada sektor pertanian jagung pakan ternak. Melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, Polri memfasilitasi akses permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta memastikan penyerapan hasil panen oleh Perum Bulog dengan harga yang berpihak kepada petani.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi (Rakor) ketahanan pangan yang digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026).
Rakor ini melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dan diikuti secara daring oleh gugus tugas Polda se-Indonesia.
Rapat dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri Brigjen Pol. Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.
“Kami melakukan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung pakan ternak sepanjang 2025. Rakor ini menjadi momentum konsolidasi dan kolaborasi agar strategi tahun 2026 berjalan lebih baik,” ujar Brigjen Langgeng.
Polri Jembatani Modal Petani Lewat KUR
Di sektor hulu, Polri berperan sebagai penghubung antara kelompok tani (Poktan) jagung dengan lembaga perbankan. Melalui skema KUR yang melibatkan Himbara, petani mendapatkan akses pembiayaan untuk menanam kembali, memperluas lahan, dan meningkatkan produktivitas.
Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, di antaranya Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani binaan Polri memperoleh kredit modal usaha pertanian jagung.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, dalam paparannya mewakili Himbara menyampaikan bahwa pada tahun 2026, BRI menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung.
Harga Jagung Dijaga, Bulog Serap Hasil Panen
Tak hanya soal permodalan, Polri juga memastikan perlindungan harga bagi petani. Melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Polri mengawal agar hasil panen tidak dijual murah kepada tengkulak.
Sebagai solusi konkret, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap jagung petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Berdasarkan Surat Dinas Internal Bulog Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026, Bulog menargetkan pengadaan 1 juta ton jagung pada tahun 2026 dengan harga Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah menjaga harga jagung di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mendorong harga pembelian Rp6.400 per kilogram, sesuai standar Bulog,” tegas Brigjen Langgeng.
Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan
Program kolaboratif ini bertujuan mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jeratan tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional secara berkelanjutan. Dengan pendampingan manajerial dan kepastian pasar, petani diharapkan mampu membayar pinjaman tepat waktu sekaligus meningkatkan taraf hidup.
Melalui Rakor Ketahanan Pangan 2026, Polri menegaskan komitmennya untuk terus mengawal ekosistem pertanian jagung pakan ternak dari hulu hingga hilir demi terwujudnya kemandirian pangan dan kesejahteraan petani Indonesia. (*)
Penulis: Samhadi P
Editor: Redaksi