Proyek pasar hewan di Locare mangkrak, publik pertanyakan perencanaan dan akuntabilitas penggunaan uang rakyat
Bondowoso, Obor Rakyat – Pembangunan Pasar Hewan Terpadu di Desa Locare, Kecamatan Curahdami, Bondowoso yang menelan anggaran miliaran rupiah kini menjadi sorotan tajam. Proyek yang digadang-gadang menjadi pusat aktivitas perdagangan ternak itu justru terbengkalai dan tidak difungsikan sebagaimana mestinya.
Aktivis senior Bondowoso, Dharma yang akrab disapa Dardor, melontarkan kritik keras terhadap Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Bondowoso. Ia menilai proyek tersebut sebagai bentuk pemborosan uang rakyat yang dilakukan secara terang-terangan.
“Dosa besar Diskoperindag, Itu pemborosan uang rakyat secara terang-terangan melalui pembangunan yang saat ini terbengkalai dan tidak difungsikan,” tegas Dardor, belum lama ini.
Menurutnya, proyek pasar hewan terpadu tersebut bukan sekadar gagal dimanfaatkan, melainkan mencerminkan buruknya perencanaan dan lemahnya pengawasan dari pihak terkait.
“Ini bukan sekadar proyek gagal. Ini bukti nyata kebobrokan perencanaan, lemahnya pengawasan, dan nihilnya akuntabilitas pejabat terkait. Uang rakyat dihabiskan, manfaatnya untuk rakyat nihil,” tandasnya.
Proyek Miliaran, Manfaat Nol?
Pasar hewan terpadu seharusnya menjadi infrastruktur strategis untuk mendukung perekonomian peternak di Bondowoso. Namun fakta di lapangan menunjukkan bangunan tersebut belum difungsikan secara optimal, bahkan terkesan mangkrak.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: bagaimana proses perencanaan dilakukan? Apakah studi kelayakan dan fanalisis kebutuhan benar-benar menjadi dasar pembangunan? Atau proyek ini sekadar serapan anggaran tanpa visi keberlanjutan?
Publik kini menanti penjelasan konkret dari pihak Diskoperindag selaku leading sector pembangunan pasar hewan tersebut.
Sekda: Sudah Ada Perintah Bupati
Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, saat dikonfirmasi terkait bangunan yang terbengkalai itu menyampaikan bahwa Bupati telah memberikan arahan agar bangunan tersebut segera difungsikan.
“Sesuai arahan Bupati, sudah diperintahkan Kepala Diskoperindag untuk memastikan fungsi bangunan tersebut. Monggo bisa koordinasi dan konfirmasi ke Kepala Diskoperindag untuk teknis pelaksanaannya,” jelas Rozi.
Namun hingga berita ini diturunkan, Kepala Diskoperindag Bondowoso, Hergiar Yuli Pramanto, belum memberikan keterangan resmi terkait kondisi dan rencana pemanfaatan pasar hewan terpadu tersebut. Saat dihubungi melalui telepon selulernya, ia menyatakan sedang rapat.
“Maaf, masih rapat di Pemda,” singkatnya.
Bahkan, hampir sepekan terakhir, yang bersangkutan disebut sulit ditemui untuk memberikan klarifikasi.
Sekda Tegaskan OPD Harus “Friendly” ke Media
Menanggapi sulitnya akses konfirmasi, Sekda Fathur Rozi menegaskan bahwa seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bersikap terbuka, terutama kepada media.
“Semua Kepala OPD harus friendly kepada siapapun, khususnya teman-teman media, karena merupakan salah satu pilar demokrasi yang mengawal pembangunan,” pungkasnya, Rabu (11/2/2026).
Pernyataan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa transparansi dan keterbukaan informasi publik bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban moral dan administratif.
Transparansi atau Pembiaran?
Kasus mangkraknya pembangunan pasar hewan terpadu di Bondowoso kini menjadi ujian serius bagi komitmen pemerintah daerah terhadap tata kelola yang akuntabel. Di tengah kondisi ekonomi yang menuntut efisiensi anggaran, proyek miliaran rupiah yang tidak memberikan manfaat nyata jelas sulit diterima akal sehat publik.
Jika tidak segera difungsikan atau tidak dievaluasi secara terbuka, proyek ini berpotensi menjadi simbol pembiaran dan lemahnya tanggung jawab birokrasi.
Masyarakat Bondowoso kini menunggu langkah konkret, bukan sekadar perintah normatif atau jawaban singkat “masih rapat”. Sebab setiap rupiah yang digunakan berasal dari uang rakyat dan rakyat berhak tahu ke mana serta untuk apa uang itu dibelanjakan. (*)
Penulis: Redaksi