Bondowoso, Obor Rakyat – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah, pelaksanaan reses tetap menjadi instrumen strategis bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menyerap, mengawal, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Bondowoso, Kukuh Rahardjo saat menggelar reses Masa Sidang II Tahun 2026 di Bondowoso, Jumat (13/2/2026).
Sebagai representasi politik di parlemen daerah, Kukuh menekankan bahwa reses merupakan kewajiban konstitusional yang tidak dapat diabaikan, sekalipun kondisi fiskal tengah mengalami penyesuaian akibat efisiensi anggaran.
“Reses tetap menjadi kewajiban bagi anggota DPRD. Di tengah keterbatasan akibat efisiensi, Fraksi Golkar tetap optimis menampung dan mengawal setiap aspirasi masyarakat,” tegas Kukuh.
Reses Jadi Ruang Strategis Serap Aspirasi
Menurutnya, forum reses bukan sekadar agenda formal legislator, melainkan ruang partisipatif yang memungkinkan masyarakat menyampaikan usulan pembangunan, kritik konstruktif, hingga berbagai persoalan riil yang dihadapi di tingkat bawah.
Dalam perspektif politik pembangunan, reses menjadi kanal penting untuk memastikan kebijakan publik tetap berbasis kebutuhan masyarakat (bottom-up planning). Aspirasi yang dihimpun, lanjutnya, akan menjadi bahan perjuangan Fraksi Partai Golkar dalam pembahasan program dan penganggaran di DPRD.
Selaraskan Aspirasi dengan Visi Bupati
Sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar, Kukuh menegaskan komitmennya menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan visi dan misi Bupati Bondowoso. Sinkronisasi tersebut dinilai penting agar pembangunan berjalan efektif, terukur, dan tepat sasaran.
Salah satu fokus utama adalah dukungan terhadap program RANTAS (Infrastruktur Tuntas), yang diarahkan untuk memastikan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso.
“Kami fokus mendukung program RANTAS agar pembangunan infrastruktur benar-benar merata. Namun usulan lain seperti peningkatan daya saing UMKM tetap kami tampung dan kawal,” ujarnya.
Dorong Sinergi Daerah, Provinsi, dan Pusat
Fraksi Partai Golkar DPRD Bondowoso juga mendorong penguatan sinergi lintas tingkatan pemerintahan. Kukuh menegaskan bahwa program daerah harus selaras dengan kebijakan di tingkat provinsi maupun pusat agar dampaknya lebih optimal.
Ia mencontohkan sinergi dengan program beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diinisiasi oleh Fraksi Partai Golkar di DPR RI, untuk mendukung program unggulan Bupati Bondowoso berupa 10.000 beasiswa bagi masyarakat.
“Kami akan menyinergikan program daerah dengan program provinsi dan pusat, termasuk program dari DPR RI Fraksi Golkar seperti beasiswa KIP, yang dapat menunjang program unggulan Bupati 10.000 beasiswa,” jelasnya.
Menurutnya, kolaborasi lintas level pemerintahan menjadi kunci dalam memastikan keterbatasan anggaran tidak menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Optimisme di Tengah Efisiensi Anggaran
Di tengah kebijakan efisiensi, Fraksi Partai Golkar tetap menyatakan optimisme terhadap keberlanjutan pembangunan daerah.
Kukuh menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang dihimpun dalam reses akan diperjuangkan secara konsisten dalam mekanisme legislasi dan penganggaran di DPRD.
“Intinya, meski dalam situasi efisiensi, kami tetap optimis. Aspirasi masyarakat akan terus kami perjuangkan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Bondowoso,” pungkasnya.
Dengan komitmen tersebut, pelaksanaan reses di Kabupaten Bondowoso tidak hanya menjadi agenda rutin legislatif, tetapi juga momentum strategis memperkuat akuntabilitas politik dan memastikan pembangunan daerah tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. (*)
Penulis: Kusnanto
Editor: Redaksi