Jembrana, Obor Rakyat – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana resmi mengimplementasikan uji coba sistem tolgate digital untuk retribusi parkir manuver dan layanan di Terminal Gilimanuk.
Kebijakan ini menjadi langkah konkret dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui mekanisme pembayaran non-tunai yang lebih transparan dan akuntabel.
Terminal yang berada di wilayah barat Bali tersebut merupakan gerbang utama arus logistik dan penumpang dari dan menuju Pulau Dewata. Dengan intensitas kendaraan yang tinggi setiap harinya, potensi pendapatan dari sektor retribusi dinilai cukup besar dan strategis untuk dioptimalkan.
Untuk memaksimalkan potensi tersebut, Pemkab Jembrana menggandeng PT Bank BPD Bali dalam penerapan sistem digital yang menggantikan pola pemungutan manual. Melalui sistem otomatis ini, setiap transaksi retribusi tercatat secara real time dan langsung terintegrasi ke kas daerah.
Skema pembayaran non-tunai ini juga dirancang untuk mengurangi kontak langsung antara petugas dan pengguna jasa. Dengan demikian, risiko kesalahan pencatatan hingga potensi pungutan liar (pungli) dapat ditekan secara signifikan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana, I Made Budiasa, menegaskan bahwa digitalisasi retribusi merupakan bagian dari penguatan tata kelola keuangan daerah yang bersih, tertib, dan terukur.
“Digitalisasi ini bertujuan mengoptimalkan PAD sekaligus membangun sistem pengelolaan retribusi yang lebih tertib dan terintegrasi. Dengan sistem yang transparan, seluruh potensi pendapatan bisa dimanfaatkan maksimal untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya, Sabtu (21/2/2026).
Selain mendukung peningkatan fiskal daerah, program ini juga menjadi bagian dari implementasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Langkah tersebut selaras dengan upaya transformasi layanan publik berbasis teknologi yang tengah digencarkan pemerintah.
Keberhasilan penerapan sistem tolgate digital di Terminal Gilimanuk diharapkan dapat menjadi model percontohan bagi digitalisasi retribusi di titik-titik strategis lainnya di wilayah Jembrana.
Pemerintah daerah optimistis, transformasi ini tidak hanya meningkatkan kemandirian keuangan daerah, tetapi juga menghadirkan pelayanan publik yang lebih modern, efisien, dan terpercaya.
Lebih jauh, Budiasa menambahkan bahwa sistem digital juga berpotensi menekan biaya operasional pemungutan retribusi. Efisiensi tersebut memungkinkan alokasi anggaran dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik lainnya.
Dengan uji coba ini, Pemkab Jembrana menegaskan komitmennya dalam mendorong reformasi tata kelola keuangan berbasis digital guna memperkuat fondasi ekonomi daerah secara berkelanjutan. (*)
Penulis: Kyasianto
Editor: Redaksi