Jember, Obor Rakyat – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember bergerak cepat menyusun strategi pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri 2026.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga bahan pokok di pasaran.
Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Akhmad Helmi Luqman, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil koordinasi lintas sektor, sejumlah komoditas mulai menunjukkan tren kenaikan harga. Beberapa di antaranya adalah cabai rawit merah, daging ayam ras, telur ayam, serta kedelai impor.
“Kami telah memetakan langkah konkret untuk meredam gejolak harga menjelang dan selama Ramadhan hingga Lebaran. Instruksi dari pemerintah pusat sangat jelas, yakni memperkuat pemantauan di lapangan dan memastikan tidak ada hambatan distribusi,” ujarnya, Selasa (24/2/2026).
Tiga Level Intervensi Pengendalian Inflasi
Menurut Helmi, Pemkab Jember akan menerapkan intervensi pengendalian inflasi di tiga tingkatan, yakni produsen, distributor (grosir), dan konsumen. Pada level produsen, pemerintah menyiapkan bantuan stimulan bagi petani serta memperkuat Kerja Sama Antar Daerah (KAD).
Pemkab juga menjajaki kolaborasi dengan daerah champion penghasil komoditas di Jawa Tengah dan Jawa Barat melalui dukungan Bank Indonesia guna menjamin pasokan cabai merah tetap aman.
Untuk level grosir, Tim Gabungan Satgas Pangan bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang distributor.
Langkah ini bertujuan mencegah praktik penimbunan yang berpotensi memicu kelangkaan dan lonjakan harga.
Sementara pada level konsumen, Pemkab Jember akan memperluas Operasi Pasar (OP) dan Gerakan Pangan Murah (GPM).
Selain itu, pemasangan banner Harga Eceran Tertinggi (HET) di pasar rakyat akan diperbanyak untuk meningkatkan transparansi informasi harga kepada masyarakat.
Penguatan UMKM dan Program Perumahan MBR
Tidak hanya fokus pada stabilitas harga pangan, Pemkab Jember juga memperkuat dukungan terhadap pelaku UMKM melalui fasilitasi sertifikasi halal. Di sektor perumahan, pemerintah daerah tengah mengevaluasi kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 0 Rupiah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Sesuai arahan Kementerian PKP, kami juga mendorong desa-desa mengalokasikan anggaran renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH),” tambah Helmi.
Sinergi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember dan Perum BULOG turut diperkuat, khususnya dalam penyaluran beras SPHP di pasar tradisional dan ritel modern. Pemkab juga diminta untuk terus mendokumentasikan serta melaporkan perkembangan harga harian sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
Helmi berharap, melalui kerja kolaboratif lintas sektor ini, masyarakat Jember dapat menjalankan ibadah Ramadhan dengan tenang tanpa terbebani lonjakan harga pangan. (*)
Penulis: Maria Agustina
Editor: Redaksi