Manggarai, Obor Rakyat – Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Daerah Pemilihan (Dapil) Langke Rembong–Wae Ri’i dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rudi Rudolof Beno, menggelar kegiatan reses di Desa Longko, Kecamatan Wae Ri’i, Selasa (24/2/2026).
Agenda tersebut menjadi forum dialog terbuka antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi prioritas pembangunan.
Dalam pertemuan yang berlangsung di salah satu rumah warga itu, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan krusial yang dinilai mendesak untuk segera ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai. Mulai dari rehabilitasi infrastruktur jalan, perbaikan irigasi pertanian, pelayanan air bersih, hingga kebutuhan fasilitas umum desa.
Infrastruktur Jalan Jadi Prioritas
Aspirasi utama yang mengemuka adalah permintaan rehabilitasi ruas jalan Poka–Londang dan Londang–Mendo. Warga menilai kondisi jalan yang rusak parah telah menghambat mobilitas serta aktivitas ekonomi masyarakat, terutama saat musim hujan.
“Kondisi jalan Poka–Londang sekarang ini sangat memprihatinkan. Kalau musim hujan, kendaraan sulit lewat. Ini sangat menghambat kami membawa hasil kebun ke pasar,” ujar seorang warga dalam forum reses.
Keluhan serupa disampaikan terkait jalur Londang–Mendo yang kerusakannya dinilai semakin meluas. Warga berharap perbaikan segera direalisasikan karena akses jalan yang layak dinilai berpengaruh langsung terhadap distribusi hasil pertanian dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Irigasi Wae Mangko Rusak, Petani Terlambat Tanam
Selain jalan, warga juga menyoroti kerusakan irigasi Wae Mangko yang selama ini menjadi sumber utama pengairan sawah di Desa Longko.
Sejumlah petani mengaku mengalami keterlambatan masa tanam tahun ini akibat tidak optimalnya aliran air. Beberapa titik saluran irigasi dilaporkan rusak berat sehingga air tidak lagi menjangkau seluruh lahan pertanian.
“Tahun ini kami terlambat tanam karena air tidak sampai ke sawah. Banyak bagian saluran yang rusak dan belum diperbaiki,” ungkap seorang petani.
Masyarakat berharap rehabilitasi irigasi segera dilakukan guna menjaga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan desa.
Usulan Forum Kawal Aspirasi
Dalam dialog tersebut, warga juga mengusulkan pembentukan ruang atau forum khusus yang melibatkan unsur pemuda, aparat desa, serta anggota DPRD dari Dapil Wae Ri’i–Langke Rembong.
Forum tersebut diharapkan menjadi wadah bersama untuk mengawal setiap aspirasi masyarakat agar tidak berhenti pada tahap pencatatan saat reses, tetapi terus diperjuangkan hingga terealisasi dalam program pembangunan daerah.
“Kami ingin ada forum bersama supaya aspirasi ini tidak hanya didengar saat reses, tetapi dikawal sampai benar-benar terealisasi,” ujar salah satu tokoh pemuda Desa Longko.
Keluhan Layanan Air Bersih dan Usulan Paving Blok
Warga turut menyampaikan keluhan terkait pelayanan air bersih dari PDAM yang dinilai belum stabil. Air kerap tidak mengalir secara rutin, sementara tagihan dinilai cukup tinggi.
“Air kadang mengalir, kadang tidak. Tapi tagihan tetap harus dibayar, bahkan ada yang lebih dari Rp100 ribu per bulan,” keluh seorang warga.
Selain itu, masyarakat mengusulkan pemasangan paving blok di halaman Gendang Poka untuk mendukung kelancaran kegiatan adat dan sosial kemasyarakatan agar lebih nyaman dan representatif.
Komitmen DPRD Kawal Aspirasi
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Rudi Rudolof Beno menegaskan komitmennya untuk membawa seluruh usulan masyarakat ke tingkat pembahasan di DPRD Kabupaten Manggarai sesuai mekanisme dan skala prioritas pembangunan daerah.
“Semua aspirasi yang disampaikan hari ini akan saya catat dan perjuangkan dalam pembahasan di DPRD. Kita akan dorong agar masuk dalam skala prioritas pembangunan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan masyarakat sebagai fondasi pembangunan yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan riil di lapangan.
Kegiatan reses ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Manggarai, sekaligus memastikan aspirasi warga Desa Longko mendapat perhatian serius pemerintah daerah. (*)
Penulis: Susilo Hermanus
Editor: Redaksi