Ngada, Obor Rakyat – Harapan panjang masyarakat di Kampung Benteng, Desa Lanamai II, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), akhirnya memasuki babak baru. Sosialisasi Pembangunan Jaringan Listrik Perdesaan resmi digelar di Kantor Desa Lanamai II, menandai dimulainya proses menghadirkan listrik bagi dua desa yang selama ini belum teraliri daya, Jumat (27/2/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan perwakilan dari PT PLN (Persero) melalui Kantor UP2K Wilayah Flores di Ruteng dan PLN Cabang Bajawa, pemerintah desa, DPRD Ngada, kontraktor pelaksana, serta ratusan warga dari Desa Lanamai II dan Desa Kembang yang antusias mengikuti jalannya sosialisasi.
Tiga Desa di Riung Barat Masih Tanpa Listrik
Dalam sambutannya, Penjabat Kepala Desa (Pj Kades) Lanamai II, Hamzah Tosak, menyampaikan bahwa di Kecamatan Riung Barat masih terdapat tiga desa yang belum menikmati layanan listrik, yakni Lanamai II, Kembang, dan Niliwarusae.
Menurutnya, kehadiran proyek ini menjadi jawaban atas kerinduan masyarakat yang selama bertahun-tahun hidup tanpa penerangan listrik.
“Warga secara sukarela mengikhlaskan tanah dan tanaman mereka untuk dibabat demi kelancaran pemasangan jaringan listrik,” ujarnya.
Kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam berita acara resmi, termasuk komitmen masyarakat untuk tidak menghambat proses pembangunan.
Hal senada disampaikan Pj Kades Kembang, Florianus Mangung. Ia menegaskan bahwa warga telah bergotong royong membersihkan jalur pembangunan jaringan listrik secara swadaya sebagai bentuk dukungan penuh terhadap proyek tersebut.
Didanai Kementerian ESDM, Target Rampung Maret 2026
Perwakilan UP2K PLN Wilayah Flores, Karinus Ly, menjelaskan bahwa pembangunan jaringan listrik perdesaan ini didanai oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, bukan melalui anggaran reguler PLN.
“Tim teknis sudah turun, pekerjaan akan dilakukan secara maraton dan ditargetkan selesai pada akhir Maret 2026 jika tidak ada hambatan,” jelasnya.
Ia menambahkan, setelah pembangunan selesai, proyek akan diaudit oleh kementerian dan harus memperoleh Sertifikat Layak Nyala (SLN) sebelum listrik resmi dinyalakan. Mekanisme ini berbeda dengan pola pekerjaan reguler PLN karena bersumber dari pendanaan kementerian.
PLN Sosialisasikan Prosedur dan Tunggakan SEHEN
Tim Leader PUT PLN Bajawa, Turino Evaldo Lai, memberikan penjelasan teknis terkait prosedur pemasangan meteran, pilihan daya, hingga tahapan penyalaan listrik di rumah warga.
Ia juga membacakan surat dari manajemen PLN Bajawa terkait penyelesaian tunggakan program SEHEN yang harus dibereskan sebelum listrik dapat dinyalakan.
Persoalan tunggakan SEHEN menjadi perhatian serius dalam forum tersebut.
DPRD Ngada Soroti Keadilan Penyelesaian SEHEN
Anggota DPRD Ngada dari Fraksi Golkar, Alexander Yohanes Songkares, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ESDM dan PLN atas rencana pembangunan jaringan listrik yang dinilai akan “menyelamatkan masyarakat darrtfi kegelapan.”
Namun ia juga menekankan pentingnya keadilan dalam penyelesaian tunggakan SEHEN.
“Jangan sampai penagihan hanya dibebankan kepada dua desa yang baru akan menikmati listrik, sementara desa lain yang juga pemanfaat SEHEN tidak mengalami penagihan serupa,” tegasnya.
Ia memastikan DPRD siap menjadi katalisator komunikasi antara masyarakat dan PLN agar solusi yang diambil bersifat adil dan tidak menimbulkan gejolak sosial.
Komitmen Bersama Wujudkan Terang Listrik
Kegiatan sosialisasi ditutup dengan pembacaan dan penandatanganan berita acara kesepakatan oleh perwakilan UP2K Ruteng bersama pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Dokumen tersebut menegaskan komitmen warga untuk mendukung penuh pembangunan jaringan listrik, termasuk mengikhlaskan lahan dan tanaman yang terdampak.
Dengan sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, DPRD, Kementerian ESDM, dan PLN, harapan akan hadirnya listrik di Desa Lanamai II dan Desa Kembang kini semakin nyata.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, masyarakat Riung Barat akan mulai menikmati terang listrik pada 2026 — sebuah langkah penting menuju peningkatan kualitas hidup, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. (*)
Penulis Dede Dhima
Editor Redaksi