Ngada, Obor Rakyat – Di tengah tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah, semangat membangun Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai tidak boleh surut.
Tokoh NTT di Jakarta, Simon Petrus Kamlasi (SPK), menyampaikan gagasan visioner terkait percepatan pembangunan ekonomi daerah melalui industrialisasi terapan sebagai solusi penciptaan lapangan kerja.
Dalam keterangannya kepada Media Obor Rakyat, Minggu (1/3/2026), SPK menegaskan bahwa tahun kedua pasca pilkada merupakan fase krusial bagi setiap kepemimpinan daerah. Pada tahap ini, visi dan janji politik harus mulai diwujudkan dalam capaian yang terukur.
“Dalam konteks NTT, tantangan fiskal dan tekanan belanja pegawai harus dilihat sebagai momentum konsolidasi, bukan sekadar persoalan administratif. Sinkronisasi pusat dan daerah harus dipercepat,” ujarnya.
Sinkronisasi dan Kepemimpinan Terpadu
Menurut SPK, keberhasilan pembangunan tidak hanya bertumpu pada relasi pemerintah provinsi dengan pusat, tetapi juga pada sinergi kuat antara provinsi dan kabupaten/kota. Tanpa keselarasan arah dan komando yang jelas, program berisiko berjalan parsial dan tidak berdampak maksimal.
Ia mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT berperan sebagai pengarah strategi, sementara pemerintah kabupaten/kota menjadi pelaksana operasional di lapangan.
Target pembangunan, katanya, harus konkret dan terukur mulai dari jumlah tenaga kerja terserap, luas lahan produktif yang dibuka, jumlah unit industri terbangun, hingga UMKM yang terlibat dalam rantai pasok.
“Program tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Tanpa orkestrasi dan integrasi, anggaran bisa habis tetapi dampak ekonominya tidak berlipat,” tegasnya.
Integrasi Program dan Rantai Pasok Lokal
SPK mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan SPPG akan optimal bila didukung perencanaan detail dari hulu ke hilir. Kabupaten/kota harus menyiapkan lahan, memastikan pasokan bahan baku dari petani dan nelayan lokal, serta menggerakkan koperasi desa.
Ia juga menyoroti potensi pengembangan industri garam di wilayah Rote Ndao, Sumba, Flores, dan kawasan pesisir lainnya. Menurutnya, klaster industri tidak dapat dibangun tanpa dukungan penuh pemerintah kabupaten, terutama dalam aspek tata ruang, perizinan, serta pemberdayaan tenaga kerja lokal.
“Di sinilah kepemimpinan provinsi diuji, sebagai koordinator utama yang memastikan semua kepala daerah bergerak dalam satu irama pembangunan,” katanya.
Industrialisasi Terapan Berbasis Karakter Daerah
SPK menegaskan industrialisasi yang dimaksud bukanlah industri berat berskala besar, melainkan industri aplikatif yang sesuai dengan karakter NTT sebagai provinsi kepulauan dan wilayah kering.
Beberapa sektor yang dinilai potensial antara lain pengolahan hasil laut, industri pakan ternak, rumah potong modern, pengemasan hasil pertanian, logistik antar pulau, hingga perkapalan rakyat. Dengan desain matang dan eksekusi disiplin, klaster industri tersebut diyakini mampu menyerap ribuan tenaga kerja.
Dalam jangka pendek, ia juga mengusulkan optimalisasi lahan pemerintah dengan melibatkan ASN dan P3K dalam kerja-kerja produktif seperti pendampingan koperasi, pengelolaan lahan produktif, serta penguatan kelompok tani dan nelayan.
“Jika ribuan tenaga kerja diarahkan mengelola lahan pemerintah secara produktif, maka ratusan hektar aset negara dapat dioptimalkan dan terhubung langsung dengan kebutuhan program pangan maupun pasar lokal,” jelasnya..
Kepemimpinan Diukur dari Hasil
SPK menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kepemimpinan akan selalu diukur dari hasil konkret, bukan sekadar perencanaan di atas kertas..
“Tahun kedua pasca pilkada adalah waktu ujian. Ruang kerja sama dengan pemerintah pusat, DPR, kepala daerah, dunia usaha, dan masyarakat harus semakin terbuka. Pada akhirnya, kepemimpinan diukur dari berapa banyak yang berhasil diselesaikan,” pungkasnya. (*)
Penulis: Dede Dhima
Editor: Redaksi