Bondowoso, Obor Rakyat – Puluhan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati dan DPRD Bondowoso pada Kamis (5/3/2026).
Aksi tersebut menjadi bentuk kritik terbuka terhadap sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat.
Para mahasiswa datang mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol keagamaan keprihatinan sekaligus protes terhadap arah kebijakan pembangunan daerah.
Sebelum menuju lokasi aksi, massa terlebih dahulu berkumpul di depan kampus Universitas Jember (UNEJ) Kampus Bondowoso sekitar pukul 09.00 WIB, kemudian bergerak menuju Kantor Bupati. Setibanya di lokasi, para demonstran secara bergantian menyampaikan orasi sambil membawa poster berisi berbagai tuntutan.
Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti kebijakan anggaran dan tata kelola pemerintahan yang dinilai perlu diperbaiki agar lebih transparan dan berpihak kepada masyarakat.
Soroti Belanja Pegawai dan Pembangunan Infrastruktur
Salah satu tuntutan utama massa adalah mendesak pemerintah daerah menurunkan belanja pegawai secara bertahap sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Mahasiswa menilai komposisi anggaran daerah saat ini masih belum ideal karena porsi belanja pegawai dianggap terlalu besar dibandingkan belanja pembangunan.
Selain itu, mereka juga meminta pemerintah meningkatkan alokasi anggaran pembangunan yang lebih difokuskan pada sektor-sektor strategis seperti perbaikan jalan, irigasi, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Menurut peserta aksi, infrastruktur dasar dan dukungan ekonomi rakyat harus menjadi prioritas agar pembangunan daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Desak Transparansi APBD
Mahasiswa juga menuntut pemerintah daerah membuka secara detail informasi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada publik. Transparansi tersebut dinilai penting untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan akuntabel dan dapat diawasi oleh masyarakat.
“Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran daerah digunakan. Tanpa transparansi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan sulit terbangun,” ujar salah satu orator dalam aksi tersebut.
Persoalan Kawasan Ijen Ikut Disorot
Dalam orasinya, massa juga menyinggung persoalan kebijakan di kawasan Kawasan Ijen yang dinilai perlu diselesaikan secara terbuka dan melibatkan masyarakat setempat.
Mahasiswa menilai kebijakan terkait kawasan tersebut harus memperhatikan kepentingan warga terdampak, sehingga pembangunan tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga keberlanjutan sosial dan lingkungan.
Usulkan “Rumah Curhat Rakyat”
Selain kritik terhadap kebijakan anggaran dan pembangunan, demonstran juga mengusulkan pembentukan kanal pengaduan masyarakat berupa program “Rumah Curhat Rakyat.”
Program tersebut diharapkan menjadi wadah komunikasi langsung antara masyarakat dan pemerintah daerah, baik melalui layanan daring maupun tatap muka, yang aktif, cepat, dan responsif terhadap berbagai persoalan warga.
Pemerintah Daerah Siap Temui Mahasiswa
Aksi demonstrasi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Pantauan di lokasi menunjukkan Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta pimpinan DPRD telah berada di lobi Kantor Pemkab untuk menunggu kedatangan perwakilan mahasiswa.
Hingga berita ini ditayangkan, aksi demonstrasi masih berlangsung. Para mahasiswa berharap pemerintah daerah tidak hanya menerima aspirasi mereka, tetapi juga menindaklanjuti tuntutan tersebut secara konkret demi perbaikan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bondowoso. (*)
Penulis: Redaksi