Medan, Obor Rakyat – Sorotan terhadap penegakan hukum di Sumatera Utara (Sumut) kembali menguat.
Ketua Umum DPP Generasi Negarawan Indonesia (GNI), Rules Gajah, melayangkan kritik keras terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan yang dinilai belum maksimal dalam mengusut kasus-kasus besar.
Dalam keterangannya, Rules menegaskan pentingnya KPK kembali menjalankan perannya sebagai lembaga independen yang tidak tunduk pada tekanan kekuasaan. Ia menilai, belakangan ini muncul persepsi publik bahwa penindakan hukum cenderung selektif.
“KPK tidak boleh menjadi macan ompong. Penegakan hukum harus menyentuh semua pihak tanpa pengecualian, termasuk mereka yang berada dalam lingkaran kekuasaan,” ujarnya, Rabu (18/3/2026).
Ia juga menyoroti penanganan kasus yang melibatkan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Ginting. Menurutnya, proses hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada satu pihak saja.
“Jika ada indikasi keterlibatan aktor lain, maka harus diusut tuntas. Tidak boleh ada tebang pilih dalam penegakan hukum,” tegasnya.
Selain KPK, Kejaksaan Sumatera Utara turut menjadi perhatian. Rules menilai, sejumlah kasus proyek yang diduga bermasalah belum ditangani secara serius, sehingga memunculkan keraguan publik terhadap komitmen penegakan hukum.
Beberapa proyek yang disoroti antara lain Lampu Pocong, revitalisasi Lapangan Merdeka, Stadion Teladan, Gedung UMKM USU, hingga pembangunan Islamic Center.
Ia menyebut, berbagai proyek tersebut mengandung indikasi kejanggalan namun belum menunjukkan perkembangan signifikan dalam proses hukumnya.
“Ini menimbulkan persepsi bahwa hukum masih tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Kejaksaan harus membuktikan bahwa mereka independen dan berani,” katanya.
Sorotan juga diarahkan pada kasus Medan Fashion Festival (MFF). Mutasi pejabat kejaksaan yang tengah menangani perkara tersebut dinilai menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
“Mutasi di tengah penanganan kasus sensitif tanpa penjelasan transparan justru memperkuat dugaan adanya intervensi. Ini harus dijawab secara terbuka,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rules mengingatkan bahwa lemahnya penegakan hukum berpotensi merusak kepercayaan publik dan memperkuat praktik korupsi yang sistemik di daerah.
Ia pun mengajak masyarakat untuk aktif mengawal proses hukum agar berjalan transparan dan akuntabel.
“Peran publik sangat penting. Masyarakat tidak boleh diam. Pengawasan bersama menjadi kunci agar hukum benar-benar ditegakkan secara adil,” pungkasnya. (*)
Penulis: S Hadi Purba
Editor: Redaksi