Bondowoso, Obor Rakyat – Sebuah video yang memperlihatkan sejumlah petugas dapur di SPPG Lojajar, Bondowoso, berjoget di area produksi makanan mendadak viral di media sosial (medsos).
Rekaman yang diunggah melalui akun TikTok @sppglojajarbws1 itu langsung memicu perdebatan publik terkait etika kerja dan standar operasional di fasilitas pelayanan gizi masyarakat.
Dalam video tersebut, tampak beberapa individu mengenakan atribut dapur menari mengikuti irama musik di dalam area yang disebut sebagai dapur produksi. Aktivitas tersebut menuai beragam respons dari warganet.
Sebagian menganggapnya sebagai hiburan ringan di sela pekerjaan, namun tak sedikit yang mengkritik keras karena dinilai tidak mencerminkan profesionalitas.
Kritik terutama datang dari netizen yang menyoroti aspek kebersihan dan higienitas. Mereka mempertanyakan kelayakan aktivitas non-produktif seperti berjoget di ruang yang seharusnya steril dan dijaga ketat kebersihannya.
Komentar bernada protes pun membanjiri unggahan tersebut. Salah satu pengguna menyindir dengan menyebut dapur tersebut seperti “diskotik”, sementara lainnya menilai tindakan tersebut tidak sensitif terhadap keluhan masyarakat terkait kualitas layanan makanan bergizi.
Sorotan semakin tajam ketika akun yang disebut sebagai Kepala SPPG (KaSPPG) justru memberikan respons singkat berupa dukungan terhadap aktivitas tersebut dengan komentar “lanjutkan”.
Respons ini memicu reaksi lanjutan karena dinilai tidak menunjukkan sikap kepemimpinan yang tegas dalam menjaga standar kerja.
Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak pengelola SPPG Lojajar terkait video yang beredar.
Ketiadaan penjelasan ini semakin memperbesar spekulasi publik terkait pengawasan internal dan penerapan SOP di fasilitas tersebut.
Koordinator Wilayah Timur Raya PILAR08, Edi Junaedi yang akrab disapa Bang Juned, turut angkat bicara.
Ia menilai kejadian ini sebagai bentuk kelalaian yang tidak bisa dianggap sepele, terutama karena berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap program pemenuhan gizi.
“Ini bukan sekadar soal konten viral, tetapi menyangkut citra lembaga dan kepercayaan publik. Apalagi program ini memiliki tujuan mulia dan menjadi perhatian nasional,” ujarnya, Minggu (22/3/2026).
Ia juga menekankan bahwa di era digital, setiap aktivitas di ruang kerja berpotensi menjadi konsumsi publik. Karena itu, menurutnya, setiap institusi harus menjaga profesionalitas dan memastikan seluruh kegiatan sesuai dengan standar operasional yang berlaku.
Lebih lanjut, ia menyoroti posisi pimpinan di SPPG tersebut yang dinilai seharusnya menjadi teladan.
Kepemimpinan yang kuat, kata dia, sangat diperlukan untuk menjaga disiplin kerja dan integritas layanan publik.
Peristiwa ini menjadi pengingat penting bahwa pengelolaan fasilitas pelayanan publik tidak hanya dituntut efektif, tetapi juga harus menjunjung tinggi etika, higienitas, dan akuntabilitas.
Tanpa itu, kepercayaan masyarakat dapat dengan mudah tergerus, terlebih di tengah sorotan publik yang semakin kritis di era media sosial.
Kini, publik menunggu langkah konkret dari pihak terkait, baik berupa klarifikasi maupun evaluasi menyeluruh, guna memastikan kejadian serupa tidak terulang dan standar pelayanan tetap terjaga. (*)
Penulis: Latif J
Editor: Redaksi